Jusuf Kalla Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Singgung Kasus Novel Baswedan

- Editor

Minggu, 15 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : Istimewa

Hariannarasi.com, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus penyerangan air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Hal tersebut ditegaskan JK saat ditemui wartawan di kediamannya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

JK menyampaikan keprihatinannya atas insiden teror yang kembali menargetkan aktivis. Ia menilai kasus ini sebagai permasalahan serius yang harus segera diungkap, seraya menyinggung kasus serupa yang pernah menimpa mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan di masa lalu. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​”Tentu kita pertama prihatin dan menyayangkan itu terjadi. Harapan kita polisi betul-betul (bertindak), karena ini setelah (kasus) KPK dulu, Saudara Novel Baswedan, sekarang kena lagi,” ujar JK.

Lebih lanjut, JK menduga kuat serangan tersebut tidak terjadi secara kebetulan dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas korban sebagai seorang aktivis. Ia menekankan perlunya aparat kepolisian untuk bergerak aktif mencari tahu motif serta aktor di balik penyerangan tersebut.

​”Berarti ada kelompok atau siapa, itu kita tidak tahu. Tentu ada hubungannya dengan kegiatan yang bersangkutan. Jadi perlu kita lihat siapa yang dirugikan atau siapa yang bertindak begitu. Tinggal polisi yang harus aktif untuk melihatnya,” tambahnya.

Di samping membahas penyerangan aktivis KontraS, JK juga sempat merespons langkah Presiden yang mengumpulkan para tokoh untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

Menurut JK, memberikan penjelasan kepada masyarakat adalah langkah yang bagus, namun sebuah kebijakan akan tetap dikritik apabila pelaksanaan esensinya di lapangan belum terselesaikan dengan baik.

Pernyataan ini sekaligus membuat harapan publik agar aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam memberikan jaminan keamanan bagi para pegiat Hak Asasi Manusia di Indonesia.(*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Korupsi Honorer Fiktif Rp11 Miliar, Polda Lampung Tetapkan Sekda Lamteng Tersangka!
Roy Suryo Dijemput di Kamar, Dokter Tifa Terpaksa Ujian S3 dari Kantor Polisi, Jokowi Buka Suara!
Hakim Pangkas Tuntutan JPU, Tiga Eks Petinggi PT LEB Resmi Divonis 3 hingga 7 Tahun Penjara
​Siapa yang Berbohong?! Saling Tuding dan Bongkar Data di Kasus Lahan Bupati Tanggamus vs John Morin
Anak Perusahaan PT Paramount Buka Suara Soal Polemik Transaksi Lahan Exit Tol dengan John Morin
Bantah Terlibat Kasus Lahan di Tangerang, Kuasa Hukum Bupati Tanggamus Siapkan Somasi!
Diduga Tipu Jual Beli Tanah Exit Tol di Tangerang, Bupati Tanggamus Dilaporkan ke Mabes Polri
Dituduh Lakukan Penipuan, Bupati Tanggamus Dilaporkan ke Bareskrim, Kubu Soni Siap Bongkar Bukti Transaksi!
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 14:35 WIB

Korupsi Honorer Fiktif Rp11 Miliar, Polda Lampung Tetapkan Sekda Lamteng Tersangka!

Jumat, 19 Juni 2026 - 08:00 WIB

Roy Suryo Dijemput di Kamar, Dokter Tifa Terpaksa Ujian S3 dari Kantor Polisi, Jokowi Buka Suara!

Jumat, 19 Juni 2026 - 06:08 WIB

Hakim Pangkas Tuntutan JPU, Tiga Eks Petinggi PT LEB Resmi Divonis 3 hingga 7 Tahun Penjara

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:09 WIB

​Siapa yang Berbohong?! Saling Tuding dan Bongkar Data di Kasus Lahan Bupati Tanggamus vs John Morin

Kamis, 18 Juni 2026 - 08:09 WIB

Anak Perusahaan PT Paramount Buka Suara Soal Polemik Transaksi Lahan Exit Tol dengan John Morin

Berita Terbaru