Demokrat Layangkan Somasi Keras: Tuntut Akun TikTok @SWBMP Minta Maaf atas Fitnah Terhadap SBY

- Editor

Kamis, 1 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : ist (Dok. Democrazy)

Hariannarasi.com, Jakarta – Partai Demokrat mengambil langkah hukum tegas dengan melayangkan somasi kepada akun TikTok berinisial @SWBMP. 

Tindakan ini diambil menyusul tuduhan tanpa dasar yang menyebut Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Demokrat menilai konten yang diunggah pada 30 Desember 2025 tersebut adalah pembohongan publik dan fitnah keji.

Dalam video yang beredar, akun SWBMP secara gamblang menuduh SBY “bermain kotor” untuk menjegal posisi Jokowi sebagai king maker dalam Pilpres.

Narasi video tersebut menyebut SBY menggunakan “pion” seperti Roy Suryo untuk menggoreng isu ijazah palsu Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.

Demokrat menegaskan bahwa narasi tersebut menyesatkan, mencemarkan nama baik partai, serta berpotensi memicu keonaran di kalangan masyarakat dan kader Demokrat.

Atas dasar itu, Demokrat menjerat pemilik akun dengan pasal berlapis, yakni UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tuntutan Demokrat

Melalui surat somasi yang diterbitkan Rabu (31/12/2025), DPP Partai Demokrat memberikan ultimatum kepada pemilik akun SWBMP untuk melakukan tiga hal:

1. Menghapus unggahan video yang bermasalah tersebut.

2. Memberikan klarifikasi atas tuduhan yang tidak benar.

3. Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak maupun elektronik.

Demokrat menegaskan tidak akan mentolerir upaya penyebaran hoaks yang merusak citra Ketua Majelis Tinggi Partai dan institusi Partai Demokrat. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Otonomi Daerah di Ujung Tanduk, Anggaran Disunat 25 Persen Demi Program Pusat, Sentralisasi ala Orde Baru Bangkit Lagi?
Dituding Jadi Makelar Jabatan, Raffi Ahmad: Saya Hanya Menghubungkan!
PRI Targetkan 50 Kursi DPR RI pada Pemilu 2029, Rayakan HUT Ke-1 di Bandar Lampung
Peran Ganda Raffi Ahmad: Dari ‘kurir’ Elite Politik, Bisnis BUMN, hingga Nyaris Jadi Menteri
Kepala Bappisus soal Isu Surpres Pergantian Kapolri: Tunggu Tanggal Waktunya
Jokowi di Tanah Timor: Dari Riuh Sambutan Politik dan Warga hingga Penobatan Sakral Sesepuh Raja-Raja
Berapa Harga Outfitnya? Gaya Elit Muhammad Kadafi di Tengah Rapat DPR Tuai Sorotan!
Organisasi Pers Desak Presiden Prabowo Minta Maaf Terkait Pernyataan ‘Londo Ireng’
Berita ini 87 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 17:31 WIB

Otonomi Daerah di Ujung Tanduk, Anggaran Disunat 25 Persen Demi Program Pusat, Sentralisasi ala Orde Baru Bangkit Lagi?

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:46 WIB

Dituding Jadi Makelar Jabatan, Raffi Ahmad: Saya Hanya Menghubungkan!

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:38 WIB

PRI Targetkan 50 Kursi DPR RI pada Pemilu 2029, Rayakan HUT Ke-1 di Bandar Lampung

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 08:51 WIB

Peran Ganda Raffi Ahmad: Dari ‘kurir’ Elite Politik, Bisnis BUMN, hingga Nyaris Jadi Menteri

Selasa, 4 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Kepala Bappisus soal Isu Surpres Pergantian Kapolri: Tunggu Tanggal Waktunya

Berita Terbaru