Rekor Kelam Makan Bergizi Gratis, Tembus 37.000 Korban Keracunan, Amnesty Desak Pemerintah Hentikan Program!

- Editor

Jumat, 7 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : Istimewa

Hariannarasi.com, Jakarta – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menghentikan dan mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan ini diserukan menyusul rentetan kasus dugaan keracunan massal yang dilaporkan telah mengorbankan lebih dari 37 ribu anak sekolah dalam kurun waktu Januari 2025 hingga Mei 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Berdasarkan data yang dihimpun, dari total puluhan ribu korban tersebut, sekitar 9.000 kasus di antaranya terjadi sepanjang periode Januari hingga Mei 2026.

Sorotan tajam kembali mengemuka setelah insiden keracunan serupa kembali menimpa para siswa di Semarang, Jawa Tengah, dan Jayapura, Papua, dalam sepekan terakhir.

​Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan, eskalasi kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Ia menilai ada persoalan sistemik yang membahayakan nyawa anak-anak di balik pelaksanaan program tersebut.

​“Besarnya jumlah siswa yang dilaporkan keracunan MBG di Jayapura dan di Semarang dalam sepekan terakhir harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera menghentikan dan mengevaluasi program tersebut,” tegas Usman, kemarin Jumat (7/8).

​Usman menyoroti adanya ironi dalam implementasi kebijakan ini. Program yang pada awalnya dirancang secara strategis sebagai solusi peningkatan kualitas gizi nasional, kini justru berbalik menjadi ancaman kesehatan bagi puluhan ribu siswa.

​Lebih lanjut, Amnesty menekankan bahwa hak atas kesehatan dan keselamatan anak merupakan prioritas mutlak yang tidak bisa dikompromikan.

“Pemerintah tidak cukup hanya bersikap reaktif setelah insiden terjadi, melainkan harus melakukan perombakan sistem keselamatan pangan secara preventif,” ungkapnya.

​Untuk mencegah bertambahnya jumlah korban, Amnesty menuntut adanya audit dan evaluasi secara menyeluruh sebelum program MBG diizinkan beroperasi kembali.

Proses pengawasan ketat tersebut harus mencakup seluruh rantai pasok makanan, mulai dari standardisasi pengolahan, higienitas penyimpanan, kelayakan distribusi, hingga pengawasan ketat di lokasi pembagian. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pendaftaran CPNS 2026 Segera Dibuka November, Ini Jadwal dan Syaratnya!
Siap-Siap! Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November Ini
Komang Koheri Resmi Dilantik Jadi Bupati Lampung Tengah, Ini Pesan Gubernur Mirza!
Cegah Bansos Salah Sasaran! Pemprov Lampung Integrasikan Data 9,3 Juta Warga Lewat IKD
Siap Siap, Kepala Daerah Paling Jago Urus MBG Bakal Diguyur Rp3 Miliar, Total Insentif Rp1 Triliun!
Jabar Didera Tekanan Fiskal, Rp3,4 Triliun Melayang, KDM Tunda Bayar Proyek!
Ancaman Serangan Siber Mengintai! Pemprov Lampung ‘Kunci’ Layanan Elektronik Sementara
Impor Distop, Mentan Amran Klaim Harga Singkong Melejit Rp3 Ribu, Petani Pringsewu Panen Cuan?
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 07:37 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Segera Dibuka November, Ini Jadwal dan Syaratnya!

Jumat, 6 November 2026 - 08:04 WIB

Siap-Siap! Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November Ini

Selasa, 3 November 2026 - 11:09 WIB

Komang Koheri Resmi Dilantik Jadi Bupati Lampung Tengah, Ini Pesan Gubernur Mirza!

Senin, 2 November 2026 - 15:02 WIB

Cegah Bansos Salah Sasaran! Pemprov Lampung Integrasikan Data 9,3 Juta Warga Lewat IKD

Jumat, 30 Oktober 2026 - 11:25 WIB

Siap Siap, Kepala Daerah Paling Jago Urus MBG Bakal Diguyur Rp3 Miliar, Total Insentif Rp1 Triliun!

Berita Terbaru