Caption : Ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Mantan Bupati Pesawaran periode 2016-2024, Dendi Ramadhona, kembali menyetorkan uang titipan sebesar Rp2 miliar kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Uang tersebut diserahkan sebagai pengganti kerugian negara menjelang sidang pembacaan tuntutan terkait perkara dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Plt Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Agus Kurniawan, membenarkan penyetoran tersebut.
Ia menjelaskan, tambahan dana ini menggenapkan total uang pengganti yang telah dititipkan oleh Dendi menjadi Rp3 miliar.
”Untuk terdakwa Dendi, sebelumnya kami telah menitipkan uang pengganti Rp1 miliar. Kemarin, kami mendapatkan informasi dari Penuntut Umum Kejari Pesawaran bahwa terdakwa kembali menambah titipan sebesar Rp2 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp3 miliar,” ujar Agus, Sabtu (11/7/2026).
Total Uang Titipan Mencapai Rp4,6 Miliar
Selain Dendi, JPU juga telah menerima uang titipan kerugian negara dari tiga terdakwa lainnya. Rincian uang titipan yang disetorkan adalah sebagai berikut:
- Dendi Ramadhona (Eks Bupati Pesawaran): Rp3.000.000.000
- Zainal Fikri (Mantan Kadis PUPR Pesawaran): Rp337.000.000
- Syahril: Rp100.000.000
- Adal Linardo Ahta: Rp100.000.000
Sementara itu, untuk satu terdakwa lainnya atas nama Syahril Ansori, JPU belum menerima konfirmasi terkait penitipan uang pengganti.
Dengan tambahan dari Dendi, total uang titipan kerugian negara yang kini dikantongi JPU dari keempat terdakwa secara akumulatif mencapai Rp4,6 miliar.
Dugaan Aliran Dana untuk Rumah Pribadi
Kasus ini menjerat lima orang terdakwa atas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum dalam program Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Pesawaran. Proyek tersebut memiliki total pagu anggaran senilai Rp8,27 miliar.
Berdasarkan surat dakwaan, kerugian keuangan negara akibat penyelewengan ini tercatat mencapai Rp7.028.758.092.
Tindak pidana diduga dilakukan melalui praktik pengaturan proyek dan pemotongan fee sebesar 20 persen dari para penyedia jasa. Dari total fee tersebut, sebanyak 15 persen diperuntukkan bagi Dendi Ramadhona dan 5 persen dikelola oleh Zainal Fikri.
JPU juga mengungkap, dana hasil pemotongan proyek tersebut diduga kuat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah pribadi milik Dendi di wilayah Bandar Lampung.
Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan yang sedianya digelar pada Jumat (10/7/2026) terpaksa ditunda karena materi tuntutan JPU masih dalam tahap penyusunan.
Majelis hakim telah menjadwalkan ulang persidangan tersebut pada Senin, 13 Juli 2026. (*)
