Caption : Ist
Hariannarasi.com, Jakarta – Sebuah usulan ekstrem terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat ke publik.
Guna menghindari potensi kebocoran anggaran, seorang pengamat ekonomi Gema Goeyardi mengusulkan agar total operasional program tersebut tidak dikelola oleh badan pemerintah, melainkan diserahkan langsung kepada lima grup konglomerasi terbesar di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kelima gurita bisnis yang diusulkan untuk menangani proyek tersebut adalah Lippo, Wings, Sinar Mas, Djarum, dan Salim Group.
Dalam usulan tersebut, pemerintah tidak perlu membayar biaya operasional secara langsung kepada pihak swasta.
“Sebagai gantinya, pemerintah cukup memberikan insentif berupa Tax Holiday atau pembebasan pajak kepada kelima perusahaan raksasa tersebut atas kontribusi mereka menjalankan program MBG,” jelas Gema dalam usulan tersebut.
Terdapat tiga alasan utama yang mendasari usulan ini.
1. Tingkat Profesionalitas
Sektor swasta dinilai memiliki kinerja yang jauh lebih profesional apabila dibandingkan dengan badan pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), dalam mengelola proyek berskala masif.
2. Kesiapan Infrastruktur
Konglomerasi besar dinilai telah memiliki infrastruktur logistik yang sangat matang dan teruji. Ekosistem mereka mencakup rantai pasok (supply chain), fasilitas pergudangan, hingga armada distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia.
3. Menutup Celah Korupsi
Penyerahan tanggung jawab kepada swasta diyakini dapat menekan risiko korupsi secara signifikan. Hal ini dikarenakan reputasi dan nama besar perusahaan konglomerasi tersebut akan menjadi taruhan utamanya jika terjadi penyelewengan.
Ide ini dilontarkan di tengah sentimen publik yang dinilai sudah lelah dengan berbagai kasus korupsi yang kerap menimpa program bantuan sosial (bansos) pemerintah. (*)
