Prabowo Kantongi Draf Reformasi Polri, Siap-siap Kompolnas Makin ‘Sakti’ Awasi Jenderal Polisi!

- Editor

Rabu, 6 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : Ist

Hariannarasi.com, Jakarta – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) secara resmi menyerahkan laporan akhir dan rekomendasi reformasi institusi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/5/2026).

Penyerahan laporan ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra serta Wakil Menko Otto Hasibuan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak hanya berfokus pada pembenahan internal Polri, tetapi juga mendorong perubahan regulasi di tingkat undang-undang tanpa harus membentuk lembaga baru.

​”Kami mengusulkan revisi undang-undang tentang Polri yang akan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga instruksi presiden kepada Kapolri dan seluruh jajaran,” ujar Jimly.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memaparkan bahwa draf rekomendasi komprehensif tersebut memuat enam poin kesimpulan utama.

Presiden Prabowo disebut telah menerima dengan baik hasil kerja KPRP tersebut sebagai arah reformasi Polri ke depan.

Dari enam poin tersebut, KPRP menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan Kapolri akan tetap dipertahankan seperti saat ini, yakni Presiden mengajukan calon kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Selain itu, kedudukan institusi Polri dipastikan tetap berada langsung di bawah kendali Presiden dan tidak akan ditempatkan di bawah kementerian mana pun.

Poin krusial lain dalam rekomendasi ini adalah penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kompolnas diusulkan untuk memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk hak untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Kapolri.

Langkah ini diambil guna memperkuat fungsi pengawasan eksternal dan meningkatkan akuntabilitas kinerja kepolisian.

Yusril menambahkan, jika disetujui, rekomendasi ini akan membawa implikasi langsung terhadap perubahan Undang-Undang Kepolisian.

Melalui revisi regulasi dan penguatan fungsi pengawasan, pemerintah berharap Polri dapat tampil menjadi institusi yang lebih profesional, transparan, serta optimal dalam memberikan pelayanan keamanan dan penegakan hukum bagi masyarakat. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kakak Beradik 16 dan 17 Tahun Dieksploitasi di Karaoke Lamtim, Polda Lampung Bongkar 6 Kasus TPPO!
Baru Sehari Unggah Rekam Jejak Sufmi Dasco, Cakra Dijemput 7 Polisi Jam 1 Pagi
Polda Lampung Ungkap 6 Kasus TPPO, 10 Tersangka Ditangkap, 17 Korban Terselamatkan
Dosen Unila RF Diperiksa Polda Lampung, Lecehkan Mahasiswi Pasca Sarjana, Cium Kening dan Bilang Gemes!
Tok! RUU Perampasan Aset Sah Jadi UU, Aset Koruptor Kini Bisa Dirampas Tanpa Tunggu Vonis?
Viral! Tahanan Narkoba Makan di Restoran Mewah, Polda Sumut Minta Maaf dan Periksa Anggota
Kapolri Bongkar 5 Tahap Penyadapan Presiden, Berawal dari Perintah Pembubaran Grup Whatsapp
Dari ITE hingga Korupsi KUR Bank Lampung, Ini 14 DPO yang Diburu Kejari Bandar Lampung
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 12:10 WIB

Kakak Beradik 16 dan 17 Tahun Dieksploitasi di Karaoke Lamtim, Polda Lampung Bongkar 6 Kasus TPPO!

Jumat, 20 November 2026 - 15:07 WIB

Baru Sehari Unggah Rekam Jejak Sufmi Dasco, Cakra Dijemput 7 Polisi Jam 1 Pagi

Jumat, 20 November 2026 - 14:52 WIB

Polda Lampung Ungkap 6 Kasus TPPO, 10 Tersangka Ditangkap, 17 Korban Terselamatkan

Jumat, 20 November 2026 - 14:47 WIB

Dosen Unila RF Diperiksa Polda Lampung, Lecehkan Mahasiswi Pasca Sarjana, Cium Kening dan Bilang Gemes!

Kamis, 19 November 2026 - 07:53 WIB

Tok! RUU Perampasan Aset Sah Jadi UU, Aset Koruptor Kini Bisa Dirampas Tanpa Tunggu Vonis?

Berita Terbaru

Bandar Lampung

Dinilai Tak Layak, Buruh Lampung Tolak UMP 2027 Rp3,28 Juta

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:42 WIB