Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).
Forum strategis ini difokuskan pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Gubernur Rahmat menegaskan bahwa sekitar sepertiga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung ditopang oleh sektor pertanian dengan total lahan mencapai 1,8 juta hektare. Namun, fluktuasi harga dan rantai pasok yang panjang selama ini membuat kesejahteraan petani tertahan.
”Sebelum adanya intervensi harga, pendapatan petani padi, jagung, dan singkong hanya berkisar Rp1 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Ini memengaruhi tingkat kemiskinan desa serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Gubernur.
Saat ini, kebijakan intervensi harga pusat dan perbaikan ketersediaan pupuk berhasil mendongkrak pendapatan petani hingga Rp3 juta–Rp4 juta per bulan dan meningkatkan produksi hingga 14 persen.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Lampung telah menyiapkan sejumlah program untuk direalisasikan pada tahun 2027. Program tersebut meliputi penyediaan pupuk organik cair di seluruh desa untuk menaikkan produktivitas 15 persen, serta pengadaan 500 unit mesin pengering (dryer) untuk mendorong hilirisasi jagung.
Pemprov juga akan memperkuat kualitas SDM melalui pelatihan vokasi di desa serta memfasilitasi program pekerja migran terampil ke Jepang. Berbagai upaya ini dirancang untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, yang turut hadir dalam acara tersebut mengingatkan pentingnya penyelarasan RKPD 2027 dengan delapan klaster prioritas nasional.
Hal senada diungkapkan Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, yang menekankan sinkronisasi pusat dan daerah demi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 6,3–7,5 persen pada tahun 2027.
Di sisi lain, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung pertanian.
Selain membawa 483 usulan masyarakat dari hasil reses, Giri secara khusus mendesak pemerintah pusat melalui Bappenas untuk segera menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga.
”Persoalan irigasi masih menjadi kendala utama ketimpangan produksi. Sinergi pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau,” tegas Giri.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan arah pembangunan antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dapat tersinkronisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung. (*)
