Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Tiga provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Bali, dan Sulawesi Tenggara, resmi menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga April 2026.
Program ini bertujuan memberikan keringanan berupa pembebasan denda serta pengurangan pokok pajak bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Provinsi Aceh, pemerintah setempat memperpanjang masa berlaku pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 30 April 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2025. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Aceh Barat, Awal Muhaddir, menyatakan bahwa perpanjangan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa terbebani denda administratif.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan kebijakan keringanan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025 yang telah dimulai sejak 5 Januari 2026.
Berbeda dengan wilayah lain, Bali menawarkan pengurangan pokok PKB sebesar 8 persen untuk kendaraan hingga 200 cc dan 9 persen untuk kendaraan di atas 200 cc. Selain itu, terdapat tambahan insentif bagi wajib pajak patuh berupa pengurangan hingga 10 persen.
Provinsi Sulawesi Tenggara juga turut melaksanakan program serupa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025.
Namun, program penghapusan denda dan tunggakan pajak di wilayah ini dikhususkan bagi kategori pelajar dan mahasiswa. Kebijakan tersebut diambil untuk meringankan beban administrasi bagi generasi muda yang sedang menempuh pendidikan.
Wajib pajak yang ingin memanfaatkan program ini secara umum diminta untuk menyiapkan dokumen persyaratan seperti KTP asli pemilik kendaraan, STNK asli, serta BPKB. Khusus untuk wilayah Sulawesi Tenggara, pemohon wajib melampirkan bukti status pelajar atau mahasiswa yang valid.
Program pemutihan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta membantu validasi data kendaraan bermotor di masing-masing daerah sebelum masa berlaku program berakhir pada April mendatang. (*)
