Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan pihaknya tetap bertindak sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Lampung.
Meski demikian, PWI berkomitmen untuk merangkul seluruh konstituen Dewan Pers agar perhelatan tersebut berjalan lebih inklusif dan kolaboratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dalam pertemuan khusus dengan jajaran pimpinan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan ini digelar untuk membahas tata kelola HPN menyusul adanya wacana perubahan penyelenggara.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Totok Suryanto, beserta jajaran anggota Dewan Pers. Sementara delegasi PWI dipimpin oleh Akhmad Munir didampingi jajaran pengurus pusat.
Dalam audiensi tersebut, PWI menyerahkan pendapat hukum resmi terkait landasan historis dan legalitas HPN.
Munir menjelaskan bahwa penetapan HPN pada 9 Februari melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 memiliki ikatan sejarah yang tidak terpisahkan dengan hari lahir PWI pada 9 Februari 1946.
”Kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya. Selama belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga,” tegas Munir.
Munir menambahkan, PWI tidak menolak adanya pembaruan regulasi HPN, asalkan dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat dan tidak menghilangkan fakta sejarah lahirnya HPN.
PWI juga mengingatkan bahwa selama empat dekade, institusinya telah konsisten menyelenggarakan HPN.
Menanggapi pemaparan tersebut, jajaran Dewan Pers menyatakan dapat memahami posisi historis PWI.
Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat beserta jajaran anggota mendorong agar penyelenggaraan HPN 2027, jika tetap di bawah PWI harus dilaksanakan dengan semangat inklusivitas yang mengakomodasi organisasi pers lainnya.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan secara khusus juga meminta PWI untuk memperhatikan nuansa psikologis organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers lainnya.
Merespons masukan tersebut, Munir menyatakan PWI siap membuka ruang keterlibatan yang lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers dalam kepanitiaan dan penyusunan agenda HPN 2027.
“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Kami akan melanjutkan tanggung jawab ini dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional,” pungkas Munir. (*)
