Caption : ist
Hariannarasi.com, Jakarta – Dipermukaan, narasi pemerintahan Presiden Prabowo dan tim ekonominya tampak bergerak taktis, namun di akar rumput, para pelaku usaha merasakan denyut yang berbeda, sebuah stagnasi yang mencemaskan.
Berdasarkan kompilasi data lapangan dan observasi mendalam dari Gideon Consulting bersama Bisnesia yang rutin membedah ratusan perusahaan setiap bulannya terungkap sebuah fenomena kemacetan likuiditas yang sistemik ini bukan sekadar angka statistik, melainkan jeritan nyata dari sektor riil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masalah fundamental yang terdeteksi adalah melambatnya perputaran uang (velocity of money). Menteri Keuangan Purbaya (dalam sebuah diskusi publik) telah memberi sinyal akan hal ini, diperparah dengan dugaan dana mengendap di pemerintah daerah sebesar Rp234 triliun.
Namun, pembekuan ini juga terjadi di sektor swasta. Terjadi fenomena di mana korporasi besar dan emiten ‘berkantong tebal’ memilih sikap ultra-konservatif. Meski memiliki kas triliunan rupiah, belanja modal ditahan.
Lebih parah lagi, pada Q4 2025, praktik penundaan pembayaran (payment delay) kepada vendor yang mayoritas adalah UMKM semakin umum. Termin pembayaran dimundurkan sepihak, memaksa banyak UMKM jatuh ke jurang gagal bayar karena arus kas yang tercekik.
Ketika likuiditas domestik seret, ironisnya, arus modal justru terlihat ‘kabur’ ke luar negeri. Sepanjang paruh kedua 2025, tren pengusaha Indonesia mengakuisisi perusahaan asing meningkat.
Ini bukan sekadar ekspansi, melainkan indikasi capital outflow. Pelemahan Rupiah yang persisten terhadap Dolar AS menjadi sinyal kuat: ada defisit kepercayaan (trust issue) terhadap pasar lokal.
Sejarah pun mencatat, pelemahan mata uang kerap berkorelasi dengan upaya penyelamatan aset-aset bermasalah atau hasil korupsi ke yurisdiksi yang lebih aman.
UMKM: Antara Dijual Murah dan Digilas Raksasa
Dampak paling brutal dirasakan oleh sektor UMKM. Data Bisnesia menunjukkan lonjakan drastis permintaan penjualan usaha (bisnis yang dijual) pada akhir 2025. Motifnya bukan profit taking, melainkan panic selling akibat risiko gagal bayar.
Sayangnya, investor pun kini menahan diri (wait and see). Skandal tata kelola pada startup besar seperti kasus eFishery dan Investree telah meruntuhkan selera risiko pemodal. Akibatnya, penggalangan dana (fundraising) macet total.
Di sektor ritel, wajah UMKM semakin terpinggirkan. Jika kita menengok pusat perbelanjaan di Jakarta, lebih dari 50% gerai kini dikuasai oleh konglomerasi atau lini bisnis yang disuntik modal raksasa.
UMKM tradisional yang minim penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan hanya mengandalkan modal sendiri, kalah telak dalam perang efisiensi dan lokasi.
Struktur perbankan kita pun tak luput dari kritik. Alih-alih menyalurkan kredit produktif ke sektor usaha kecil seperti yang lazim terjadi di AS atau Eropa, perbankan nasional justru “memanjakan” kredit konsumtif rumah tangga (kartu kredit, cicilan kendaraan).
Dampaknya fatal. Tingkat gagal bayar pinjaman online (pinjol) di kalangan Gen-Z meroket lagi di Q4 2025. Literasi keuangan yang rendah, diperparah tekanan gaya hidup media sosial dan biaya hidup yang naik, menciptakan generasi yang terjerat utang tidak produktif.
Bank enggan menyentuh UMKM karena dianggap tidak efisien dan berisiko, sementara rakyat kecil miskin produktivitas namun kaya utang konsumtif. (*)
