Caption : Ilustrasi (Dok. Kajian Berita)
Hariannarasi.com, Jakarta – Majalah internasional bergengsi asal Inggris, The Economist, kembali memicu diskursus publik melalui tajuk rencana terbarunya yang menukik tajam.
Dengan mengusung judul “Persimpangan Baru: Indonesia Berada di Jalur Berisiko”, publikasi tersebut melontarkan kritik komprehensif terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam ulasan mendalamnya, The Economist membunyikan alarm peringatan yang tak bisa diabaikan, fondasi stabilitas keuangan negara dan tatanan demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah selama seperempat abad terakhir, kini perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda erosi.
Kontras dengan Kemajuan Seperempat Abad Terakhir
Untuk memahami kedalaman kritik ini, laporan tersebut mengajak pembaca melihat rekam jejak Indonesia pasca-Reformasi. Menurut analisis The Economist, Indonesia sebelumnya merupakan kisah sukses di kancah global.
Lonjakan Ekonomi, pendapatan per kapita negara ini tercatat meningkat lebih dari dua kali lipat dalam beberapa dekade terakhir.
Akar Demokrasi, demokrasi yang lahir dari rahim Reformasi tumbuh dan berakar kuat di bawah kepemimpinan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Pragmatisme Kebijakan, para pemimpin terdahulu dinilai mampu mengelola negara dengan pendekatan yang cukup pragmatis, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kebebasan sipil.
Namun, narasi keberhasilan tersebut dinilai sedang mengalami titik balik di bawah administrasi saat ini.
Pemusatan Kekuasaan dan Lingkaran Echo Chamber
Kritik sentral dari The Economist menyoroti perubahan gaya kepemimpinan di Istana. Laporan itu menuduh bahwa Presiden Prabowo cenderung memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri (sentralisasi kekuasaan).
Lebih jauh, publikasi tersebut menyoroti komposisi orang-orang di sekitar ring satu kekuasaan. Presiden dinilai semakin banyak dikelilingi oleh figur-figur yang hanya memuji kebijakannya atau bertindak sebagai yes-men.
Hilangnya ruang perdebatan yang kritis dan objektif di dalam lingkaran pemerintahan ini dipandang sebagai titik buta (blind spot) yang berbahaya dalam merumuskan kebijakan publik yang berdampak luas.
“Ketika seorang pemimpin hanya mendengar gema dari suaranya sendiri melalui orang-orang di sekitarnya, risiko lahirnya kebijakan yang cacat dan merugikan negara menjadi sangat tinggi.”
Paradoks Oposisi “Sopan” sebagai Bom Waktu
Satu hal yang secara khusus menjadi sorotan tajam adalah retorika Presiden yang menuntut pihak oposisi untuk bersikap “sopan”.
Bagi kacamata jurnalisme internasional, tuntutan ini bukanlah sekadar himbauan etika, melainkan sebuah bentuk pengebirian fungsi pengawasan (checks and balances).
Menurut The Economist, membatasi daya kritis oposisi dengan dalih kesopanan adalah langkah yang sangat berisiko.
Ketika kritik formal dibungkam atau dibatasi ruang geraknya, ketidakpuasan publik tidak akan hilang, melainkan bergerak ke bawah permukaan.
Analisis tersebut memperingatkan bahwa hal ini berpotensi memicu ketegangan sosial yang terakumulasi dan, pada akhirnya, dapat berujung pada eskalasi kekerasan di masa depan.
Menuju Krisis Multidimensi?
Sebagai penutup, tajuk rencana tersebut memberikan sebuah konklusi yang bernada desakan. The Economist menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo harus segera melakukan evaluasi fundamental dan mengubah arah kebijakannya.
Jika tren pemusatan kekuasaan, pembungkaman kritik, dan kebijakan yang tidak terkalibrasi ini terus dibiarkan melaju, Indonesia tidak hanya mempertaruhkan warisan demokrasinya.
Lebih dari itu, negara ini terancam terperosok ke dalam jurang krisis multidimensi yang besar—mengguncang stabilitas ekonomi sekaligus meruntuhkan pilar-pilar politik yang menopang republik ini. (*)
