Caption : Ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatatkan angka deflasi sebesar 0,88 persen pada minggu kedua April 2026 dan resmi mengusulkan pembangunan puluhan ribu hunian untuk mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, menyatakan bahwa deflasi 0,88 persen tersebut didorong oleh stabilnya harga komoditas utama di pasaran, seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Meski angka tingkat provinsi menurun, Pemprov tetap menyoroti dinamika lonjakan harga di beberapa kabupaten. Berdasarkan data, Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran masuk dalam 10 daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Pulau Sumatera, masing-masing sebesar 2,33 persen dan 1,24 persen.
Selain itu, harga beras medium di Kabupaten Lampung Utara juga terpantau sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Untuk menstabilkan harga komoditas, Pemprov Lampung melakukan intervensi dengan mempercepat pengembangan kawasan aneka cabai seluas 300 hektare guna menekan defisit ketersediaan cabai.
Dari segi pasokan pangan lainnya, Pemprov bersama Perum Bulog telah menyalurkan 1.742 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta mendistribusikan 2,7 juta liter produk Minyakita ke seluruh wilayah Lampung.
Di luar isu pangan, rapat tersebut juga membahas dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Dalam upaya menekan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),
Pemprov Lampung telah mengusulkan pembangunan 22.189 unit rumah baru serta peningkatan kualitas bagi 10.434 unit rumah. Seluruh usulan ini didaftarkan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU).
Guna merealisasikan target tersebut, Pemprov Lampung mendorong seluruh jajaran di tingkat kabupaten dan kota untuk mengintegrasikan program perumahan nasional ini ke dalam perencanaan APBD tahun 2026 dan 2027 agar masyarakat luas segera merasakan dampaknya. (*)
