Cegah Gabah Keluar Daerah, Gubernur Lampung Instruksikan Koperasi Desa Serap Hasil Panen

- Editor

Sabtu, 5 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : Istimewa

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai menyerap gabah petani pada pekan depan.

Langkah ini diambil untuk menghentikan aliran keluarnya gabah mentah dari Lampung, yang selama ini kerap diproses di luar daerah dan dijual kembali ke Lampung dalam bentuk beras dengan harga lebih tinggi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Semergou, Kompleks Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

​”Desa tidak boleh hanya menjadi tempat menghasilkan bahan mentah. Desa harus menjadi tempat produksi, pengolahan, sekaligus tempat nilai tambah itu tumbuh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Mirza tersebut.

​Sebagai langkah taktis, Gubernur Mirza menginstruksikan seluruh kepala desa yang wilayahnya sedang memasuki masa panen untuk segera melapor.

KDKMP di wilayah tersebut akan langsung diaktifkan sebagai titik utama penyerapan gabah. Dengan mekanisme ini, petani diharapkan tidak perlu lagi mencari pembeli dari luar daerah

Rantai pasok dari penyerapan hingga penggilingan gabah menjadi beras akan diselesaikan di tingkat desa.

​Kebijakan penyerapan ini tidak hanya menyasar komoditas gabah. Mengingat kapasitas produksi Lampung yang besar, hilirisasi di tingkat desa ini juga akan diterapkan pada komoditas unggulan lainnya seperti jagung dan singkong.

​Upaya ini akan diintegrasikan dengan Program 500 Desa Maju. Pemprov Lampung mendorong agar proses hilirisasi hasil bumi dilakukan sedekat mungkin dengan sumber produksinya.

​Gubernur Mirza meyakini, apabila gabah dan hasil bumi lainnya dapat ditahan dan diproses di dalam wilayah Lampung, manfaatnya akan dirasakan secara luas.

Kebijakan ini dinilai tidak hanya akan menyejahterakan petani dan menjaga nilai tambah tetap berada di daerah, tetapi juga akan memperkuat roda ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, serta menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah.

​Turut hadir dalam acara seminar tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sah! Per Januari 2027, Gaji PPPK Penuh Waktu Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
Warga Keluhkan PKH, BPJS Mati hingga KIP Macet? Ini Langkah Gubernur Lampung!
Pemprov Lampung Lantik 109 Pejabat Eselon III dan IV, Berikut Daftar Lengkapnya! 
Pemprov Lampung Rombak Jabatan, Wagub Jihan Lantik 5 Pejabat Baru, Ini Daftar Lengkapnya!
Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Karhutla Way Kambas Lampung, Prabowo: Pak Gubernur, Minta Bantuan Bapakmu Itu!
Prabowo Desak Kapolda Riau Ungkap 5 Perusahaan Sawit Pelanggar Karhutla, Ancam Cabut Izin
Nasib 8.242 Guru PPPK Lampung Ditarik ke Pusat, Pemprov Masih Tunggu Juknis dan Aturan Gaji
Tak Hanya Berdasarkan Penghasilan, BPS Ungkap 8 Indikator Penentuan Desil, Bisa Dirubah?
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 05:33 WIB

Cegah Gabah Keluar Daerah, Gubernur Lampung Instruksikan Koperasi Desa Serap Hasil Panen

Jumat, 4 September 2026 - 16:54 WIB

Warga Keluhkan PKH, BPJS Mati hingga KIP Macet? Ini Langkah Gubernur Lampung!

Kamis, 3 September 2026 - 11:06 WIB

Pemprov Lampung Lantik 109 Pejabat Eselon III dan IV, Berikut Daftar Lengkapnya! 

Selasa, 1 September 2026 - 14:18 WIB

Pemprov Lampung Rombak Jabatan, Wagub Jihan Lantik 5 Pejabat Baru, Ini Daftar Lengkapnya!

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:57 WIB

Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Karhutla Way Kambas Lampung, Prabowo: Pak Gubernur, Minta Bantuan Bapakmu Itu!

Berita Terbaru

Bandar Lampung

Terkendala Aturan Baru, 380 Dapur MBG di Lampung Gagal Beroperasi!

Jumat, 4 Sep 2026 - 20:02 WIB