Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Bandar Lampung, Selasa (14/7/2026).
Pelatihan ini bertujuan untuk mencetak pejabat birokrasi yang adaptif, inovatif, dan tanggap terhadap tantangan global, khususnya dalam isu tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, yang mewakili Gubernur Lampung.
PKN Tingkat II kali ini diikuti oleh 47 peserta yang terdiri dari jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta perwakilan kementerian. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga 13 November 2026.
Mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan”, pelatihan ini menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi harus bertransformasi menjadi motor perubahan.
“Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh manfaat nyata berupa penguatan kapasitas berpikir strategis, kemampuan membangun kolaborasi, ketajaman dalam membaca perubahan, serta keberanian untuk menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” kata Marindo saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung.
Marindo menegaskan bahwa tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada angka pertumbuhan ekonomi.
Birokrasi masa kini dituntut mampu menjaga ekosistem dan memitigasi dampak perubahan iklim secara terpadu, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Ia pun berpesan agar proyek perubahan yang digagas para peserta mampu menjadi inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Army Winarty, menyoroti urgensi pemahaman isu ekologis oleh para pimpinan birokrasi.
“Lingkungan hidup hari ini adalah sebuah isu pembangunan, isu ekonomi, isu fiskal, isu terkait dengan keamanan manusia, isu kesehatan, isu energi, sekaligus isu tata kelola pemerintahan,” tegas Army.
Melihat ancaman perubahan iklim global dan cuaca ekstrem, Army menegaskan bahwa penanganan masalah lingkungan tidak bisa lagi hanya bersifat kedaruratan jangka pendek.
Kebijakan negara harus bertransformasi menjadi kebijakan strategis yang berbasiskan data valid (evidence-based policy).
Oleh karena itu, ia mendorong orientasi peserta PKN Tingkat II untuk bergeser dari pendekatan sektoral dan reaktif menjadi kolaboratif dan antisipatif.
”Birokrasi masa depan tidak butuh pemimpin yang hanya nyaman dengan rutinitas. Pemimpin adaptif adalah pemimpin yang berani membuang logika hari kemarin, berani berinovasi, dan siap membentangkan layar transformasi,” tutupnya.
Sebagai informasi, selama masa pelatihan para peserta akan dibekali kurikulum komprehensif dari LAN RI.
Materi yang diajarkan meliputi pengelolaan integritas diri, kepemimpinan strategis digital, manajemen publik, hingga tata kelola pemerintahan berbasis digital (e-government). (*)
