Mengapa Presiden Copot Menkeu Purbaya, Ini Penyebabnya!

Caption : Ilustrasi (Dok. Alkhairaat) 

Hariannarasi.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan di tengah ancaman krisis fiskal dan rentetan kontroversi kebijakan.

Posisi tersebut kini dipercayakan kepada Suahasil Nazara, seorang birokrat profesional yang dinilai mampu menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mengamankan program-program prioritas presiden.

​Berdasarkan himpunan informasi dari berbagai sumber kredibel, pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini tidak terlepas dari menyempitnya ruang fiskal pemerintahan.

Kondisi fiskal pada pemerintahan Presiden Prabowo tengah mengalami tekanan akibat besarnya pembiayaan sejumlah proyek berskala raksasa. Demi menambal arus kas negara yang mulai defisit, berbagai manuver kontroversial dilakuan.

Krisis Fiskal dan Bunga Utang Membengkak

Defisit APBN kian mendekati ambang batas 3 persen, yang diperparah oleh beban bunga utang yang membengkak, tingginya angka subsidi, serta melemahnya penerimaan negara.

Kondisi ini bahkan memicu lembaga pemeringkat internasional, seperti Moody’s dan Fitch, untuk memberikan sinyal peringatan terkait meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi Indonesia.

​Sebelum dicopot, Purbaya diketahui mengambil langkah agresif untuk menambal kas negara yang defisit akibat pembiayaan proyek-proyek besar pemerintahan Prabowo.

‘Perseteruan’ Kemenkeu vs Danantara 

Salah satu manuver Purbaya adalah rencananya untuk menarik laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp120 triliun ke dalam APBN.

Langkah ini memicu tarik-ulur dan benturan kepentingan dengan badan investasi Danantara yang sedianya mengelola dana tersebut untuk investasi mercusuar.

Konflik perihal dana Rp 120 triliun ini juga terkonfirmasi dari perbedaan pernyataan antara Kemenkeu dan Danantara ke publik.

Melansir laporan Kontan pada Rabu (9/9/2026), Menkeu Purbaya mengklaim bahwa setoran tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo setelah menerima laporan keuntungan dari CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.

​Purbaya secara terang-terangan menyebut bahwa pihak Danantara sebenarnya keberatan dengan penarikan dana tersebut.

“Kita akan masukkan ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) situ, walaupun mereka (Danantara) masih protes. Tapi perintah Bapak Presiden, sebagian keuntungan dari Danantara dijadikan cadangan anggaran,” ujar Purbaya awal September lalu.

​Ironisnya, klaim tersebut ditepis oleh CEO Danantara. Saat dikonfirmasi secara terpisah mengenai kapan setoran tersebut akan diserahkan ke kas negara, Rosan Roeslani membantah adanya kesepakatan penarikan laba. “Tidak ada pembahasan apa-apa,” tegas Rosan.

Pemotongan Transfer Daerah

​Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, turut menyoroti kinerja Purbaya dan mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo.

Menurut Mahfud, ada dua kelemahan mendasar Purbaya selama menjabat. Pertama, buruknya komunikasi publik.

Purbaya kerap melontarkan pernyataan yang terkesan meremehkan persoalan kompleks, seperti saat ia menggampangkan masalah pelemahan nilai tukar rupiah dan justru menyalahkan Bank Indonesia.

​Purbaya juga sempat memicu kepanikan publik dengan mengumumkan secara terbuka bahwa 490 daerah terancam tidak bisa membayar gaji pegawai akibat pemangkasan dana dari pusat (transfer daerah).

Tarik Pajak Usaha Kecil dan Tak Tepati Janji

Selain itu, kebijakan agresifnya dalam menarik pajak hingga menyasar usaha kecil, industri rumahan, dan kegiatan nonkomersial seperti podcast, menuai kritik tajam.

​Kelemahan kedua, lanjut Mahfud, berkaitan dengan inkonsistensi kebijakan. Purbaya dinilai gagal menepati janji terkait pendanaan Kereta Cepat Whoosh.

Sempat berjanji tidak akan menggunakan dana negara dan akan dialihkan ke Danantara, beban pembiayaan Whoosh pada akhirnya masuk ke APBN yang mengharuskan negara membayar sekitar Rp1 triliun per tahun selama 80 tahun.

Janjinya untuk mereformasi institusi Bea Cukai juga dinilai hanya sebatas ancaman kosong tanpa adanya penataan struktural yang serius.

​Kini, penunjukan Suahasil Nazara dinilai sebagai langkah strategis untuk membenahi sengkarut tersebut.

Suahasil, yang dikenal sebagai birokrat ‘sedikit bicara, banyak bekerja’, dalam pesan pertamanya langsung menekankan pentingnya postur APBN yang sehat untuk membiayai program-program prioritas presiden.

​Para pengamat juga menilai, perombakan ini bukan sekadar evaluasi kinerja menteri biasa, melainkan langkah krusial Presiden Prabowo untuk mengamankan jalannya proyek-proyek utama pemerintah ke depan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah tantangan ekonomi yang semakin ketat. (*)