Gubernur Lampung Klaim Angka Kriminalitas Turun Usai Ultimatum Tembak di Tempat

- Editor

Senin, 25 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : Gubernur Lampung, RMD.

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan bahwa angka kriminalitas jalanan, khususnya begal dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), di wilayah Lampung mulai mengalami penurunan.

Hal ini diklaim sebagai dampak langsung dari ultimatum tindakan tegas tembak di tempat yang dikeluarkan oleh Kapolda Lampung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Pernyataan tersebut disampaikan Mirza menanggapi maraknya kasus kejahatan yang sempat meresahkan warga belakangan ini, termasuk dua insiden penembakan yang terjadi dalam waktu berdekatan di Kota Metro dan Bandar Lampung.

​Menurut Mirza, data penurunan aksi kriminalitas tersebut diperoleh langsung dari laporan para kepala daerah saat pertemuan bersama pemerintah provinsi.

​”Kita baru selesai bertemu dengan bupati-bupati, mereka melaporkan semenjak ada Pak Kapolda memberikan ultimatum tembak di tempat itu begal sangat menurun dalam seminggu ini di daerah-daerah,” ungkap Mirza saat diwawancarai, Senin (25/5).

Lebih lanjut, ia menjelaskan sebelum ultimatum dikeluarkan, tren kriminalitas memang sempat meningkat di sejumlah wilayah. Ia pun memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda dan Kapolda Lampung Helfi Assegaf atas langkah tegas yang diambil.

​”Kita apresiasi kepada Polda dan Pak Kapolda atas ketegasannya itu bisa menurunkan tingkat kriminalitas. Kita berdoa ke depan akan semakin baik,” tambahnya.

​Di sisi lain, kebijakan tembak di tempat ini sempat mendapat penolakan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Natalius menilai penindakan kejahatan harus tetap mengedepankan prosedur hukum dan prinsip-prinsip HAM.

​Menanggapi kritik tersebut, Mirza meminta publik untuk melihat kebijakan aparat kepolisian sesuai dengan konteks penanganan di lapangan. Ia meyakini pihak kepolisian bertindak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Ya dilihat konteksnya, tentunya polisi juga punya mekanisme, tidak semerta-merta dan punya SOP, mereka sangat profesional lah lebih mendalami,” pungkas Mirza. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Eks Kapolri Bambang Hendarso Sebut Listyo Dkk Pengkhianat! 
Seskab Teddy Diperiksa POM TNI? Ini Faktanya!
Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat! Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Makin Panas
Sidang Korupsi PI 10 Persen: Dua Eks Pimpinan DPRD Lampung Akui Terima Rp65 Juta, Arinal Tersenyum! 
Jokowi Tunjukkan Semua Ijazah, Tolak Tudingan Roy Suryo di PN Jaktim: Saya Merasa Dihina dan Direndahkan
Joko Widodo Tiba Bawa Semua Ijazah, 1.200 Personel Kawal Sidang di PN Jaktim
Kapolri Mutasi 264 Pati dan Pamen, 6 Wakapolda Berganti Termasuk Lampung
Beredar Nama 143 Tokoh Diduga Jadi Target Penyadapan Ilegal, Ini Daftar Lengkapnya!
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 09:40 WIB

Eks Kapolri Bambang Hendarso Sebut Listyo Dkk Pengkhianat! 

Kamis, 5 November 2026 - 16:03 WIB

Seskab Teddy Diperiksa POM TNI? Ini Faktanya!

Kamis, 5 November 2026 - 15:54 WIB

Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat! Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Makin Panas

Kamis, 5 November 2026 - 06:41 WIB

Sidang Korupsi PI 10 Persen: Dua Eks Pimpinan DPRD Lampung Akui Terima Rp65 Juta, Arinal Tersenyum! 

Kamis, 5 November 2026 - 06:32 WIB

Jokowi Tunjukkan Semua Ijazah, Tolak Tudingan Roy Suryo di PN Jaktim: Saya Merasa Dihina dan Direndahkan

Berita Terbaru