Pemerintah Siapkan Jurus Darurat Hadapi Harga Minyak US$115 per Barel, Aturan B50 & WFH Segera Berlaku!

- Editor

Senin, 30 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : Ist

Hariannarasi.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia akan mengumumkan sejumlah kebijakan baru yang mencakup aturan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), penyesuaian anggaran, hingga implementasi mandatori biodiesel B50 pada Selasa (31/3/2026). 

Langkah ini diambil sebagai mitigasi atas risiko dinamika global, khususnya eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang memicu kenaikan harga minyak dunia serta memengaruhi postur anggaran negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekretaris Kementerian (Sekmen) Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengonfirmasi bahwa pengumuman tersebut akan disampaikan secara langsung kepada publik.

​”Semua kebijakan terkait dengan mitigasi risiko dinamika global (WFH, Penyesuaian Anggaran, B-50 dll), akan diumumkan besok. Kami akan menggelar konferensi pers secara hibrid langsung dari Seoul, besok malam jam 21.00 waktu Seoul atau pukul 19.00 WIB,” ujar Susiwijono.

​Secara khusus mengenai kebijakan WFH, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa opsi penerapan WFH satu hari dalam sepekan ditujukan untuk menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional di tengah memanasnya situasi geopolitik.

​Purbaya menilai efisiensi dari kebijakan tersebut dapat maksimal jika pemilihan harinya dilakukan secara cermat, misalnya pada hari Jumat yang kerap menjadi hari ‘terjepit’. Meski demikian, ia belum dapat merinci besaran pasti dari potensi penghematan tersebut.

​”Jadi pasti ada penghematan BBM. Berapa persen saya tidak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak,” kata Purbaya.

​Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan WFH ini tidak akan diberlakukan secara pukul rata. Sektor-sektor yang membutuhkan kegiatan operasional secara terus-menerus, seperti pabrik dan layanan publik, akan tetap beroperasi penuh tanpa sistem WFH.

“Jadi harusnya tidak masalah kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita secara total tidak akan terlalu terganggu,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Karhutla Way Kambas Lampung, Prabowo: Pak Gubernur, Minta Bantuan Bapakmu Itu!
Prabowo Desak Kapolda Riau Ungkap 5 Perusahaan Sawit Pelanggar Karhutla, Ancam Cabut Izin
Nasib 8.242 Guru PPPK Lampung Ditarik ke Pusat, Pemprov Masih Tunggu Juknis dan Aturan Gaji
Tak Hanya Berdasarkan Penghasilan, BPS Ungkap 8 Indikator Penentuan Desil, Bisa Dirubah?
Nasib 90 Dapur MBG 3T di Lampung: Selesai Dibangun, Kini ‘Nganggur’ Tersandera Izin dan Status Lahan?
Jutaan Guru dan PPPK Wajib Tahu! DPR dan Pemerintah Baru Saja Sepakati Aturan Baru Ini
Cegah Dapur Fiktif MBG dan Jutaan Penerima Ganda, BGN Terapkan Sistem ‘Roll Back’ dan Verifikasi 10 Tahap
Pemerintah Buka 4.770 Formasi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2026, Simak Daftar Instansi dan Jadwalnya
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:57 WIB

Pemerintah Pusat Turun Tangan Atasi Karhutla Way Kambas Lampung, Prabowo: Pak Gubernur, Minta Bantuan Bapakmu Itu!

Senin, 24 Agustus 2026 - 08:05 WIB

Prabowo Desak Kapolda Riau Ungkap 5 Perusahaan Sawit Pelanggar Karhutla, Ancam Cabut Izin

Jumat, 21 Agustus 2026 - 13:51 WIB

Nasib 8.242 Guru PPPK Lampung Ditarik ke Pusat, Pemprov Masih Tunggu Juknis dan Aturan Gaji

Kamis, 20 Agustus 2026 - 19:11 WIB

Tak Hanya Berdasarkan Penghasilan, BPS Ungkap 8 Indikator Penentuan Desil, Bisa Dirubah?

Rabu, 19 Agustus 2026 - 11:13 WIB

Nasib 90 Dapur MBG 3T di Lampung: Selesai Dibangun, Kini ‘Nganggur’ Tersandera Izin dan Status Lahan?

Berita Terbaru