Caption : Ilustrasi
Hariannarasi.com, Jakarta – Berbicara soal negara, kita tidak hanya berbicara tentang kedaulatan, wilayah, maupun pertumbuhan ekonomi. Ada satu sisi keping koin yang acap kali memantik perdebatan panas di ruang-ruang publik hingga warung kopi terkait utang negara.
Utang tak ubahnya sebilah pisau bermata dua, disatu sisi, ia adalah instrumen krusial untuk menggerakkan roda pembangunan tatkala penerimaan negara tak cukup menambal defisit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, di sisi lain, tumpukan utang yang terus menggunung perlahan menjadi momok, meninggalkan kekhawatiran mendalam akan beban yang kelak harus dipikul oleh anak-cucu kita.
Lantas, jika kita menengok ke belakang dan menelusuri lembar-lembar sejarah, seberapa besar sebenarnya “warisan” utang yang ditinggalkan oleh para nakhoda republik ini, dari Presiden pertama Ir. Soekarno hingga Presiden Joko Widodo saat ini?
1. Soekarno: Ekonomi Merangkak
Jejak utang Indonesia sejatinya sudah dimulai sejak republik ini baru seumur jagung. Utang Luar Negeri (ULN) pada era Orde Lama (1945-1967) adalah sebuah warisan sejarah yang teramat kompleks.
Tak banyak yang menyadari bahwa pada tahun 1949, sebagai salah satu syarat di meja Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, negara yang baru merdeka ini terpaksa memikul pelimpahan utang Hindia Belanda.
Saat itu, utang yang diwariskan kepada Indonesia tercatat menyentuh angka Rp88 triliun, sebuah angka yang teramat masif untuk ekonomi yang baru merangkak.
2. Soeharto: Pembangunan Pesat Berujung Krisis
Memasuki era Orde Baru, Presiden Soeharto memegang tampuk kepemimpinan selama lebih dari tiga dekade (1967-1998). Di bawah komandonya, Indonesia memang mencatatkan riwayat pertumbuhan ekonomi yang amat pesat.
Jalan, sekolah, hingga infrastruktur dasar dibangun di mana-mana. Namun, perlu dicatat, pembangunan masif itu nyatanya harus dibayar mahal dengan ketergantungan pada utang luar negeri.
Ketika badai krisis moneter menghantam dan rezim Orde Baru akhirnya tumbang pada tahun 1998, Soeharto mewariskan total utang luar negeri mencapai Rp551 triliun. Angka ini begitu memukul karena setara dengan 57,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kala itu.
3. B.J. Habibie: Memimpin di Tengah Pusaran Badai
Transisi kekuasaan ke tangan Presiden B.J. Habibie terjadi di masa yang paling kelam bagi perekonomian modern Indonesia. Krisis finansial Asia pada 1997-1998 menghancurkan sendi-sendi rupiah.
Imbas dari depresiasi mata uang yang luar biasa brutal, utang luar negeri Indonesia melonjak tajam dalam waktu singkat. Saat Habibie mengambil alih kemudi pada Mei 1998, total utang negara meroket hingga Rp939 triliun, hampir dua kali lipat dari posisi saat Soeharto lengser.
4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Konsolidasi di Tengah Turbulensi Ekonomi
Melangkah ke era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang tak kalah berliku.
Meski masa jabatannya terbilang singkat, Gus Dur mewarisi beban utang yang masih menumpuk akibat sisa krisis masa lalu. Saat ia dilantik pada 20 Oktober 1999, utang luar negeri tercatat sebesar Rp1.271 triliun, sebuah lonjakan signifikan dari saat ia diangkat sebagai Wakil Presiden pada 1998 yang masih di kisaran Rp939 triliun.
5. Megawati Soekarnoputri: Menyehatkan Postur APBN
Ketika Megawati mengambil alih tampuk kekuasaan pada tahun 2001, ia memikul beban psikologis dan ekonomi yang teramat berat. Transisi dari Gus Dur meninggalkan ekonomi yang masih terengah-engah mencari keseimbangan.
Megawati dihadapkan pada satu misi utama, yakni menyehatkan kembali postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan melepaskan Indonesia dari ‘infus’ Dana Moneter Internasional (IMF).
Kebijakan pengetatan ikat pinggang dilakukan, ia terpaksa menempuh kebijakan tak populis demi merawat likuiditas negara. Kendati berhasil membawa Indonesia keluar dari program IMF pada 2003 dan menciptakan stabilitas makroekonomi, Megawati tak sepenuhnya bisa menyusutkan nominal utang.
Saat masa jabatannya berakhir pada 2004, tumpukan utang pemerintah tercatat berada di kisaran Rp1.298 triliun. Sebuah angka yang masih membayangi, namun dengan fondasi fiskal yang jauh lebih kokoh dibandingkan pendahulunya.
6. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): Ekspansi Ekonomi
Memasuki dekade kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), Indonesia mulai mencicipi manisnya commodity boom atau ledakan harga komoditas global, perekonomian tumbuh stabil.
Namun, kebutuhan untuk membiayai belanja negara yang terus menggemuk, termasuk subsidi energi yang membebani dsn membuat pemerintah harus tetap menarik utang baru. Dalam catatan akhir jabatannya pada 2014, SBY mewariskan utang sebesar Rp2.608 triliun.
Angkanya memang membengkak hingga dua kali lipat dari era Megawati. Namun, di sinilah narasi rasio utang kerap dimainkan oleh para teknokrat. Meski nominalnya melesat, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di era SBY juga melompat tinggi.
Walhasil, rasio utang terhadap PDB justru mencatatkan tren penurunan yang signifikan, menyentuh level aman di bawah 25 persen.
7. Joko Widodo: Ambisi Infrastruktur dan Hantaman Pandemi
Dan sampailah kita pada era Presiden Joko Widodo, sejak dilantik pada 2014, visi Jokowi sangat jelas, Indonesia tidak boleh lagi tertinggal dalam urusan infrastruktur. Jalan tol trans-pulau dirajut, bendungan dibangun, pelabuhan diperluas.
Semua itu membutuhkan modal raksasa yang tak mungkin hanya mengandalkan penerimaan pajak. Solusinya? Tuas utang kembali ditarik, kali ini dengan akselerasi yang jauh lebih kencang.
Lalu, datanglah musuh yang tak pernah diprediksi siapa pun, Pandemi COVID-19 pada 2020. Ruang fiskal dijebol demi menyelamatkan nyawa manusia dan menambal ekonomi yang nyaris lumpuh.
Pemerintah terpaksa melebarkan defisit APBN di atas batas aman 3 persen demi membiayai jaring pengaman sosial dan vaksinasi.
Kombinasi antara ambisi pembangunan infrastruktur yang belum surut dan force majeure pandemi membuat argo utang di era Jokowi bergerak eksponensial. Menjelang akhir masa jabatannya, angka utang pemerintah telah menembus batas psikologis Rp8.000 triliun.
8. Prabowo Subianto: Program Populis Kikis APBN
Posisi utang pemerintah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan mengalami peningkatan yang pesat hingga mencapai Rp9.637,9 triliun per 31 Desember 2025. Peningkatan ditarik guna membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendukung berjalannya berbagai program pembangunan prioritas pemerintah.
Dengan proyeksi angka tersebut, rasio utang pemerintah tercatat akan berada pada level 40,46% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan outlook tahun 2025, penambahan utang tercatat sebesar Rp715,5 triliun dalam kurun waktu yang relatif singkat.
Tren pembiayaan melalui utang ini direncanakan masih akan berlanjut pada tahun berikutnya. Pemerintah telah mengungkap rencana penarikan pembiayaan utang yang lebih tinggi, yakni sebesar Rp781,9 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Kesimpulan Utang Negara
Tumpukan utang yang berpindah tangan dari satu presiden ke presiden berikutnya adalah realitas tak terbantahkan dari sebuah negara yang sedang tumbuh.
Pertanyaan fundamental yang harus terus dikritisi bukanlah seberapa besar nominal utangnya, melainkan ke mana utang tersebut mengalir. Bila dialokasikan ke sektor produktif dan memberikan efek berganda bagi kesejahteraan rakyat, utang adalah pelumas kemajuan.
Namun, jika ia hanya habis untuk menambal inefisiensi dan birokrasi, maka warisan utang dari Soekarno hingga Jokowi tak lebih dari sekadar tagihan mahal yang mencekik napas generasi masa depan. (*)
