Tantangan 2026: Gubernur Mirza Minta Bank Lampung Geser Fokus dari Laba ke Sektor Riil

Caption : ist

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Dibalik dinginnya pendingin ruangan Aula Lantai 4 Kantor Pusat Bank Lampung, Senin (12/1), sebuah pesan hangat namun tegas disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. 

Dihadapan jajaran direksi dan komisaris, Gubernur Mirza sapaan akrabnya, menanggalkan paradigma lama perbankan daerah, angka di neraca tidak lagi menjadi satu-satunya kiblat keberhasilan.

​Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung tersebut, Gubernur memberikan “cambuk” motivasi agar bank pelat merah ini keluar dari zona nyaman.

“Laba Bank Lampung sudah sangat baik. Tapi 2026 kita harus melompat. Bank Lampung tidak boleh hanya bagus di neraca, tapi harus besar manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Gubernur.

​Analisis Gubernur Mirza menukik pada peran vital Bank Lampung sebagai benteng ekonomi daerah. Dengan dana pemerintah daerah yang berputar mencapai Rp32 triliun per tahun, Bank Lampung memegang kunci untuk memastikan likuiditas tersebut tidak “lari” ke luar daerah.

Logikanya sederhana namun krusial, jika dana ini mengendap di bank nasional atau bank lain, multiplier effect-nya bisa jadi dinikmati wilayah lain. Namun, jika dikelola Bank Lampung, darah segar ekonomi itu akan tetap berdenyut di Bumi Ruwa Jurai.

​”Kalau dana ini disimpan di bank lain, uang Lampung bisa mengalir ke luar daerah. Tapi jika dikelola Bank Lampung, maka perputaran dan dampaknya akan kembali ke Lampung,” urainya.

Koreksi atas Dominasi Kredit Konsumtif

Secara fundamental, kinerja Bank Lampung tahun 2025 sejatinya cukup mentereng. Aset tumbuh, dana pihak ketiga (DPK) naik, dan laba melonjak hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya dengan rasio kecukupan modal (CAR) yang sangat sehat.

​Namun, mata jeli Gubernur menangkap ketimpangan dalam portofolio kredit. Komposisi kredit masih terlalu didominasi oleh sektor konsumtif (biasanya pinjaman pegawai), sementara kredit mikro dan produktif justru melambat. Bagi Gubernur, ini belum sejalan dengan agenda penguatan ekonomi riil.

​Tahun 2026 dicanangkan sebagai tahun pergeseran fokus. Bank Lampung diminta turun gunung, menyentuh sektor riil, terutama di pedesaan yang menjadi tulang punggung ekonomi provinsi. Pertanian, UMKM, dan industri kecil harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap laporan tahunan.

​”Bank Lampung harus hadir sebagai motor penggerak ekonomi Lampung, bukan hanya sebagai bank yang untung, tetapi bank yang berdampak,” ujar Gubernur menutup arahannya.

​Merespons arahan tersebut, Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, menegaskan kesiapannya. Ia menyebut tahun 2025 sebagai tahun fondasi, di mana transformasi budaya kerja SIPIL (Sinergi, Integritas, Profesional, Inovatif, Loyal) telah ditanamkan.

Indra melaporkan capaian historis laba bersih tahun 2025 yang menembus angka Rp200 miliar, rekor tertinggi sepanjang sejarah bank, ditambah pendapatan fee-based dari layanan digital sebesar Rp38 miliar.

​Menyongsong usia ke-60 di tahun 2026, manajemen Bank Lampung menyatakan siap “tancap gas”. Target pertumbuhan kredit dipatok sebesar 8,5 persen, DPK 7,69 persen, dan laba ditargetkan menyentuh Rp225 miliar.

​”Kami tidak ingin lagi terlalu bergantung pada kredit konsumtif. Arah kami jelas, memperkuat UMKM dan sektor produktif agar sejalan dengan pembangunan daerah,” tegas Indra.

​Strategi ini akan diperkuat melalui sinergi Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim, yang mencakup penguatan likuiditas, SDM, hingga infrastruktur teknologi informasi dan keamanan siber.

Pekerjaan Rumah

​Rakor ini diakhiri dengan mandat konkret. Gubernur meminta peta jalan (roadmap) penyaluran kredit produktif yang terukur, digitalisasi yang menyentuh desa, serta sistem reward and punishment yang jelas bagi para kepala cabang berdasarkan potensi ekonomi wilayahnya.

​Hadirnya tokoh-tokoh kunci seperti Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Sekdaprov Marindo Kurniawan, dan Komisaris Utama M. Firsada, menegaskan bahwa transformasi Bank Lampung bukan sekadar wacana korporasi, melainkan agenda strategis seluruh elemen pemerintahan di Lampung.

Tahun 2026 akan menjadi ujian pembuktian: mampukah Bank Lampung bertransformasi dari sekadar “bank pegawai” menjadi mesin pertumbuhan ekonomi rakyat yang sesungguhnya? (*)