Ketika Indonesia Berada di Ambang Bubar, Mulyadi: Sudah Memenuhi Syarat 

- Editor

Jumat, 2 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : Dr. Mulyadi, Dosen Ilmu Politik dan Akademisi Universitas Indonesia. (Dok. DPD RI)

Hariannarasi.com, Jakarta – Dibalik hiruk-pikuk janji politik dan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang kerap dipoles, sebuah peringatan keras datang dari lingkungan akademis. 

Dr. Mulyadi, seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia, melontarkan tesis yang cukup menggetarkan nalar kebangsaan kita, Indonesia, menurutnya, kini telah memenuhi prakondisi untuk “bubar”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bukan kemiskinan yang ia sebut sebagai pemicu utama. Sejarah mencatat banyak bangsa tetap kokoh meski dalam keterbatasan ekonomi. Namun, Mulyadi menyoroti satu variabel yang jauh lebih fatal dan sulit diperbaiki, yakni krisis kepercayaan publik.

Mulyadi menggunakan analogi yang sederhana namun menohok. Sebuah keluarga, katanya, akan tetap utuh meski hidup dalam kemiskinan. Namun, ketika rasa percaya antar anggota keluarga itu hilang, perpisahan hanyalah masalah waktu.

“Pemerintah kini seolah berteriak di ruang hampa. Apa pun pidato yang disampaikan, di mana pun panggungnya digelar, masyarakat sudah tidak lagi menaruh kepercayaan,” ujarnya.

Kritik Mulyadi tidak berhenti pada retorika. Ia menyoroti ironi besar di negeri ini, tingginya angka pengangguran terdidik. Indonesia tidak kekurangan ahli, namun sistem yang ada seolah enggan atau mungkin takut memaksimalkan potensi mereka.

Rantai nilai yang seharusnya berujung pada kemakmuran rakyat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam oleh tangan-tangan ahli lokal hingga distribusi hasil yang adil, kini terasa putus di tengah jalan.

Dampaknya mulai terlihat di daerah-daerah. Munculnya riak-riak keinginan untuk memisahkan diri atau ketidakpuasan regional yang semakin tajam adalah alarm yang tidak boleh disepelekan.

Politik Komplotan vs Politik Kebaikan

​Poin paling tajam dari analisisnya adalah kritik terhadap pola komunikasi politik saat ini. Dalam kacamata ilmu politik, Mulyadi menegaskan bahwa kerukunan antar aktor politik tidak selalu berarti baik bagi negara.

​”Lebih baik para elit politik itu bermusuhan demi memperjuangkan kebaikan publik, daripada mereka saling rangkul namun sebenarnya sedang bersekongkol atau berkomplot,” tegasnya.

Fenomena salam-salaman dan rangkul-rangkulan di panggung depan seringkali dicurigai publik sebagai upaya mengamankan kepentingan kelompok, bukan kepentingan rakyat. Inilah yang kian menggerus legitimasi moral pemerintah di mata rakyatnya sendiri.

​Dr. Mulyadi menekankan bahwa masih ada jalan keluar sebelum “prakondisi” bubarnya negara ini menjadi kenyataan. Syarat utamanya adalah perbaikan komunikasi politik yang substansial, bukan sekadar gimik. Pemerintah harus kembali menjadi pelayan publik yang transparan, bukan sekadar operator kepentingan elit.

Pertanyaannya kini, apakah para pemangku kebijakan mau mendengar suara dari menara gading ini, atau tetap asyik dengan narasi mereka sendiri hingga kepercayaan publik benar-benar berada di titik nadir?

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Beredar Video 17 Detik Bikin Netizen Heboh, Benarkah Hubungan Prabowo dan Seskab Teddy Merenggang?
Tiga Kader Gerindra Masuk Bursa Cawapres, Bakom: Keputusan di Tangan Prabowo
211 Anggota DPR RI Tak Cantumkan Pendidikan Terakhir, Sufmi Dasco: Kewenangan KPU
Petisi Ijazah DPR RI Mendekati 100 Ribu Tanda Tangan!
Deal Kontrak Hingga 2037! PLN Beli Gas dari Perusahaan Milik Hashim, Adik Kandung Presiden!
Tiga Pemuda di Bandar Lampung Copot 250 Bendera Gerakan Cinta Prabowo, GCP Laporkan ke Polisi
Ini Simulasi Gaji dan Tunjangan Pensiun Gibran Usai Mundur dari Wapres! 
Eksodus Besar-besaran di Tubuh PSI, Ini Kata Grace Natalie!
Berita ini 399 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 04:15 WIB

Beredar Video 17 Detik Bikin Netizen Heboh, Benarkah Hubungan Prabowo dan Seskab Teddy Merenggang?

Selasa, 17 November 2026 - 12:35 WIB

Tiga Kader Gerindra Masuk Bursa Cawapres, Bakom: Keputusan di Tangan Prabowo

Selasa, 17 November 2026 - 11:10 WIB

211 Anggota DPR RI Tak Cantumkan Pendidikan Terakhir, Sufmi Dasco: Kewenangan KPU

Selasa, 17 November 2026 - 10:56 WIB

Petisi Ijazah DPR RI Mendekati 100 Ribu Tanda Tangan!

Selasa, 17 November 2026 - 07:32 WIB

Deal Kontrak Hingga 2037! PLN Beli Gas dari Perusahaan Milik Hashim, Adik Kandung Presiden!

Berita Terbaru