Ketika Indonesia Berada di Ambang Bubar, Mulyadi: Sudah Memenuhi Syarat 

Caption : Dr. Mulyadi, Dosen Ilmu Politik dan Akademisi Universitas Indonesia. (Dok. DPD RI)

Hariannarasi.com, Jakarta – Dibalik hiruk-pikuk janji politik dan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang kerap dipoles, sebuah peringatan keras datang dari lingkungan akademis. 

Dr. Mulyadi, seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia, melontarkan tesis yang cukup menggetarkan nalar kebangsaan kita, Indonesia, menurutnya, kini telah memenuhi prakondisi untuk “bubar”.

Bukan kemiskinan yang ia sebut sebagai pemicu utama. Sejarah mencatat banyak bangsa tetap kokoh meski dalam keterbatasan ekonomi. Namun, Mulyadi menyoroti satu variabel yang jauh lebih fatal dan sulit diperbaiki, yakni krisis kepercayaan publik.

Mulyadi menggunakan analogi yang sederhana namun menohok. Sebuah keluarga, katanya, akan tetap utuh meski hidup dalam kemiskinan. Namun, ketika rasa percaya antar anggota keluarga itu hilang, perpisahan hanyalah masalah waktu.

“Pemerintah kini seolah berteriak di ruang hampa. Apa pun pidato yang disampaikan, di mana pun panggungnya digelar, masyarakat sudah tidak lagi menaruh kepercayaan,” ujarnya.

Kritik Mulyadi tidak berhenti pada retorika. Ia menyoroti ironi besar di negeri ini, tingginya angka pengangguran terdidik. Indonesia tidak kekurangan ahli, namun sistem yang ada seolah enggan atau mungkin takut memaksimalkan potensi mereka.

Rantai nilai yang seharusnya berujung pada kemakmuran rakyat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam oleh tangan-tangan ahli lokal hingga distribusi hasil yang adil, kini terasa putus di tengah jalan.

Dampaknya mulai terlihat di daerah-daerah. Munculnya riak-riak keinginan untuk memisahkan diri atau ketidakpuasan regional yang semakin tajam adalah alarm yang tidak boleh disepelekan.

Politik Komplotan vs Politik Kebaikan

​Poin paling tajam dari analisisnya adalah kritik terhadap pola komunikasi politik saat ini. Dalam kacamata ilmu politik, Mulyadi menegaskan bahwa kerukunan antar aktor politik tidak selalu berarti baik bagi negara.

​”Lebih baik para elit politik itu bermusuhan demi memperjuangkan kebaikan publik, daripada mereka saling rangkul namun sebenarnya sedang bersekongkol atau berkomplot,” tegasnya.

Fenomena salam-salaman dan rangkul-rangkulan di panggung depan seringkali dicurigai publik sebagai upaya mengamankan kepentingan kelompok, bukan kepentingan rakyat. Inilah yang kian menggerus legitimasi moral pemerintah di mata rakyatnya sendiri.

​Dr. Mulyadi menekankan bahwa masih ada jalan keluar sebelum “prakondisi” bubarnya negara ini menjadi kenyataan. Syarat utamanya adalah perbaikan komunikasi politik yang substansial, bukan sekadar gimik. Pemerintah harus kembali menjadi pelayan publik yang transparan, bukan sekadar operator kepentingan elit.

Pertanyaannya kini, apakah para pemangku kebijakan mau mendengar suara dari menara gading ini, atau tetap asyik dengan narasi mereka sendiri hingga kepercayaan publik benar-benar berada di titik nadir?