Masihkah Kita Optimis? Bank Dunia Nobatkan RI Negara ke-2 dengan Warga Miskin Terbanyak

Caption : ilustrasi

Hariannarasi.com, Jakarta – Ada sebuah anomali yang mengusik nurani dalam laporan terbaru Bank Dunia tahun 2025. Disatu sisi, kita sering mendengar narasi kebanggaan tentang posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (Upper-Middle Income Country). 

Namun, di sisi lain, potret buram justru muncul dari Washington, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di dunia menurut standar internasional.

Selama ini, kita disuguhi angka-angka optimistis dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tren kemiskinan terus melandai.

Namun, laporan Bank Dunia ini seolah menjadi pengingat bahwa angka tersebut sangat bergantung pada di mana kita menarik garis batasnya.

Pemerintah kita menggunakan standar kebutuhan dasar nasional yang, jujur saja, cenderung konservatif. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan Purchasing Power Parity (PPP), sebuah alat ukur yang menyelaraskan daya beli dengan standar hidup global.

Hasilnya, terjadi fenomena “miskin dalam sekejap”. Jutaan warga kita yang oleh negara dianggap “aman” karena penghasilannya sedikit di atas garis nasional, langsung jatuh tersungkur dalam kategori miskin menurut standar kelayakan internasional.

Mereka adalah kelompok vulnerable, golongan yang hanya butuh satu kali guncangan harga beras untuk kembali menjadi fakir.

Laporan ini menelanjangi satu fakta pahit yakni pertumbuhan ekonomi makro yang stabil ternyata belum “menetes” hingga ke akar rumput. Kita terjebak pada pertumbuhan yang tidak inklusif. Masalahnya bukan sekadar soal isi dompet, melainkan ketimpangan struktural yang akut.

Sektor Informal yang Keropos, terlalu banyak rakyat kita yang menggantungkan hidup pada sektor informal. Tanpa jaminan sosial dan kepastian upah, mereka adalah barisan yang paling rentan roboh.

Daya beli yang semu, Inflasi dan disparitas harga antar-wilayah membuat angka gaji di atas kertas menjadi tidak berarti. Istilah “daya beli kerupuk” bukan sekadar kelakar, melainkan satir atas rendahnya nilai tukar keringat rakyat terhadap kebutuhan pokok.

Ketimpangan Akses, Kemiskinan bukan hanya soal uang tunai, tapi soal akses terhadap pendidikan berkualitas, sanitasi, dan hunian layak yang masih menjadi barang mewah di luar Pulau Jawa.

Bansos: Obat Nyeri, Bukan Penyembuh

​Pemerintah memang rajin menggelontorkan Bantuan Sosial (Bansos). Namun, seperti yang sering kita ingatkan, Bansos hanyalah obat penahan nyeri (painkiller). Ia hanya meredam rasa sakit sesaat, namun tidak menyembuhkan penyakit kronis yang ada di dalam tubuh ekonomi kita.

​Indonesia membutuhkan bedah struktural. Penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas dan pemerataan pembangunan agar tidak lagi “Jawa-sentris” adalah keharusan yang tidak bisa ditawar.

Status sebagai “Negara Berpendapatan Menengah Atas” akan tetap menjadi label kosong jika jutaan rakyatnya masih berjuang hanya untuk sekadar memenuhi standar kelayakan global.

Laporan Bank Dunia ini adalah “tamparan keras” bagi para pengambil kebijakan. Sudah saatnya kita berhenti berpuas diri dengan statistik nasional yang cantik di atas kertas, dan mulai melihat wajah kemiskinan yang sebenarnya di lapangan. (*)