Caption : Ilustrasi
Hariannarasi.com, Jakarta – Keterlibatan institusi militer yang terlalu dalam pada sektor sipil, khususnya ekonomi dan bisnis, terbukti menjadi salah satu faktor utama penyebab kehancuran finansial di berbagai belahan dunia.
Praktik monopoli, pembebasan pajak, hingga nihilnya audit publik membuat negara-negara seperti Myanmar, Pakistan, Mesir, Sudan, Argentina, dan Chile mengalami krisis keuangan yang parah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Krisis di Asia: Myanmar dan Pakistan
Di Myanmar, kekuasaan militer (Tatmadaw) yang mengakar sejak 1962 memungkinkan mereka memonopoli berbagai sektor ekonomi melalui dua perusahaan raksasa, yakni MEHL dan MEC.
Perusahaan ini kebal hukum anti-monopoli, bebas pajak, dan tidak tersentuh audit publik.
Puncak kehancuran terjadi pasca-kudeta terhadap Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, di mana militer mengambil alih perusahaan migas negara (MOGE).
Dampaknya, Bank Dunia mencatat PDB Myanmar terkontraksi hingga -18% pada 2021, nilai tukar mata uang Kyat hancur di pasar gelap, dan investor asing kabur beruntun.
Pola serupa terjadi di Pakistan. Sejak 1958, militer menguasai ekonomi berkedok “yayasan kesejahteraan purnawirawan” yang memonopoli pabrik semen, real estate, hingga proyek tol tanpa proses tender terbuka.
Akibat pembebasan pajak dan subsidi terselubung bagi bisnis militer, sektor swasta perlahan mati dan pendapatan pajak negara anjlok.
Hal ini memaksa Pakistan meminta dana talangan (bailout) dari IMF sebanyak 24 kali sejak 1958, dengan tingkat inflasi menyentuh rekor 38% pada pertengahan 2023.
2. Monopoli Infrastruktur Mesir dan Perang Sipil di Sudan
Di Mesir, sejak Presiden Abdel Fattah el-Sisi berkuasa pada 2013, militer memonopoli infrastruktur publik dan produksi barang esensial melalui lembaga NSPO dan AFEA.
Mereka mendapatkan privilese bebas pajak dan berhak menggunakan tenaga wajib militer sebagai pekerja gratis.
Pemerintah bahkan memaksa bank lokal mendanai proyek militer, yang mengakibatkan utang luar negeri Mesir naik empat kali lipat menjadi USD 164 miliar dan menjadikannya penghutang terbesar kedua ke IMF.
Sementara itu, di Sudan, militer terpecah menjadi dua entitas bisnis yang saling bersaing, Militer Resmi (SAF) dan Paramiliter (RSF).
Keuntungan bisnis dari perbankan hingga tambang emas masuk ke kantong para jenderal dengan dalih “rahasia pertahanan”, membuat negara kehabisan valuta asing.
Akibat pencetakan uang terus-menerus oleh Bank Sentral, inflasi Sudan mencapai 359% pada 2021, yang kemudian berujung pada pecahnya perang saudara antara kedua kubu militer tersebut pada April 2023.
3. Argentina dan Chile
Intervensi militer dalam ekonomi juga meninggalkan rekam jejak buruk di Amerika Selatan.
Di Argentina, rezim Jenderal Jorge Rafael Videla pada 1976 menerapkan sistem manipulasi nilai tukar “La Tablita” yang menghancurkan sektor industri pabrik lokal dari 28% menjadi 22% dan memicu pengangguran massal.
Rezim ini juga membiarkan konglomerat berutang dolar lalu membebankan utang swasta yang bangkrut menjadi utang negara, membuat utang luar negeri meledak dari USD 8 miliar menjadi USD 45 miliar.
Di Chile, Jenderal Augusto Pinochet yang menggulingkan pemerintahan sipil pada 1973 diam-diam menerbitkan Lay Reservada del Cobre pada 1976.
Aturan ini mewajibkan perusahaan tembaga negara menyetor 10% pendapatan ekspornya langsung ke kas militer tanpa diaudit.
Agenda militer ini memicu krisis besar pada 1982, di mana PDB anjlok -14,3% dan angka kemiskinan tembus 40%. Ekonomi Chile baru benar-benar stabil ketika pemerintahan sipil yang demokratis kembali mengambil alih pada tahun 1990. (*)
