Caption : ist
Hariannarasi.com, Jakarta – Sejarah baru hukum pidana Indonesia resmi dimulai, per 2 Januari 2026, Indonesia meninggalkan warisan kolonial Belanda dengan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru.
Meski diklaim sebagai bentuk kedaulatan hukum, beleid setebal 345 halaman ini membawa serta sederet pasal kontroversial yang memicu kekhawatiran publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengakui adanya celah kerawanan dalam implementasi aturan ini. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan hukum baru ini akan sangat bergantung pada kontrol masyarakat.
Hubungan seks di luar nikah kini resmi menjadi tindak pidana dengan ancaman satu tahun penjara. Aturan ini bersifat delik aduan, artinya proses hukum hanya berjalan jika ada laporan dari keluarga inti (pasangan, orang tua, atau anak).
Kritik terhadap Presiden atau lembaga negara kini memiliki batasan hukum yang ketat. Penghinaan terhadap simbol negara tersebut dapat berujung pada bui maksimal tiga tahun.
Penyebaran paham komunisme atau ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila diancam pidana hingga empat tahun.
Definisi penyerangan martabat atau pencemaran nama baik dinilai para aktivis masih terlalu luas, sehingga rentan digunakan untuk membungkam kritik.
Restorative Justice
Pemerintah mengklaim KUHP ini lebih progresif karena mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice) yang disesuaikan dengan norma budaya kekuasaan.
Supratman menegaskan bahwa sosialisasi masif telah dilakukan kepada aparat penegak hukum guna memitigasi penyalahgunaan kekuasaan. “Semua yang baru tidak langsung sempurna,” ujar Supratman.
Ia menegaskan bahwa pengawasan publik menjadi kunci utama agar transisi hukum ini tidak mencederai demokrasi yang telah dibangun. (*)
