Caption : ist
Hariannarasi.com, Surabaya – Efektivitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung kembali memanas. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, melontarkan wacana perombakan signifikan terhadap mekanisme demokrasi di tingkat daerah.
Dalam pidato politiknya di Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur, pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengusulkan agar sistem pemilihan gubernur dikembalikan ke tangan presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih melalui mekanisme perwakilan di DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usulan ini bukan tanpa alasan. Cak Imin menyoroti realitas mahalnya ongkos politik (high cost politics) dalam sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini. Menurutnya, besarnya biaya kontestasi kerap berbanding lurus dengan tingginya potensi korupsi di kalangan kepala daerah terpilih.
“Kewenangan gubernur tidak sebanding dengan mahalnya ongkos pilkada langsung,” ujar Cak Imin, menekankan adanya ketimpangan antara beban anggaran dan wewenang eksekutif di tingkat provinsi.
Respons Istana
Wacana yang disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto tersebut mendapat respons yang terukur dari Kepala Negara.
Presiden Prabowo menunjukkan sikap terbuka namun selektif dalam menanggapi usulan perbaikan sistem kepemiluan ini.
Terkait pemilihan bupati dan wali kota, Presiden memberikan sinyal positif terhadap opsi pemilihan melalui DPRD. Langkah ini dinilai masuk akal sebagai upaya memangkas biaya politik yang kerap membebani calon dan partai.
Namun, Presiden Prabowo menolak tegas terkait posisi gubernur. Ia menolak gagasan penunjukan gubernur secara langsung oleh presiden.
Bagi Prabowo, langkah sentralistik tersebut dinilai kurang demokratis dan berpotensi mencederai hak rakyat dalam menentukan pemimpin wilayahnya, meskipun gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. (*)
