Soroti Nasib 20 Guru yang Dinonaktifkan, Pimpinan DPRD Metro Cecar Wali Kota di Rapat Paripurna

Caption : Istimewa

Hariannarasi.com, Metro – Ketegangan mewarnai Rapat Paripurna Khusus DPRD Kota Metro pada Kamis (20/8/2026) malam. Wakil Ketua II DPRD Metro, Abdulhak, melontarkan kritik keras kepada Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, atas kebijakan penonaktifan sekitar 20 guru bersertifikasi di wilayah tersebut.

​Dalam interupsinya, Abdulhak mendesak Pemerintah Kota Metro segera mengkaji ulang keputusan tersebut.

Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh hanya dipandang dari kacamata administrasi birokrasi, melainkan harus mempertimbangkan rekam jejak pengabdian, kelangsungan hidup keluarga, serta masa depan pendidikan di Kota Metro.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, ke-20 guru yang dinonaktifkan tersebut sebelumnya telah menempuh jalur swadaya untuk memperjuangkan nasib mereka hingga ke pemerintah pusat.

​Abdulhak mengaku sangat terpukul melihat para tenaga pendidik tersebut harus mengumpulkan sumbangan demi berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan surat aspirasi kepada Komisi X DPR RI.

​”Betapa sakitnya mereka, Pak. Saya menangis melihat mereka kemarin ke Jakarta mengantarkan surat ke Komisi X hasil dari sumbangan. Kenapa kita tidak ada empati sama sekali terhadap anak-anak manusia ini?” ujar Abdulhak dengan nada bergetar di hadapan forum paripurna.

​Lebih lanjut, pimpinan dewan tersebut secara terbuka mempertanyakan landasan hukum dan indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kota Metro dalam menonaktifkan puluhan guru bersertifikasi itu.

Ia menuntut adanya solusi komprehensif yang tidak hanya berpaku pada aturan kaku, tetapi juga mengedepankan asas kemanusiaan dan keadilan.

​Meski dicecar dengan kritik tajam dan desakan penyelesaian, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso terpantau tidak memberikan tanggapan atau jawaban langsung terkait nasib puluhan guru tersebut hingga Rapat Paripurna Khusus itu berakhir.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Metro belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tindak lanjut atau kemungkinan revisi atas kebijakan penonaktifan tersebut. (*)