Kapolda Lampung Perintahkan Tembak di Tempat Pelaku Begal, LBH Beri Peringatan Keras!

- Editor

Sabtu, 16 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : Ist

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – LBH Bandar Lampung mengkritik instruksi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung yang memerintahkan jajarannya untuk menembak di tempat pelaku begal.  

Pernyataan tersebut dinilai melanggar prinsip negara hukum dan mengabaikan proses peradilan yang adil (due process of law). 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Melalui siaran persnya, Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung menegaskan bahwa meskipun tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal adalah masalah serius di wilayah Lampung, aparat kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mencabut nyawa seseorang tanpa melalui proses hukum.

​“Polri bukan institusi yang diberi mandat untuk menjadi algojo di jalanan melalui legitimasi ‘tembak di tempat’ yang berpotensi membuka ruang pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing),” ungkap Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung.

Lebih lanjut, LBH Bandar Lampung mengingatkan bahwa prosedur penggunaan senjata api oleh anggota Polri telah diatur secara ketat dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009.

Berdasarkan regulasi tersebut, senjata api hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir (last resort) semata-mata untuk melindungi nyawa manusia, bukan untuk menghukum pelaku kejahatan.

​Pihak LBH menilai, instruksi “tembak di tempat” tanpa disertai penekanan pada syarat ketat penggunaan senjata api sangat berpotensi memicu tindakan kekerasan dan kewenangan yang berlebihan oleh aparat di lapangan.

Selain masalah instruksi tembak di tempat, LBH Bandar Lampung juga menyoroti pernyataan Kapolda Lampung yang menyebutkan bahwa motif para pelaku begal melakukan aksi kriminalnya adalah untuk membeli narkoba.

Pernyataan tersebut dinilai terlalu menggeneralisasi sebuah kasus dan merupakan asumsi yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. (*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kapolri Bongkar 5 Tahap Penyadapan Presiden, Berawal dari Perintah Pembubaran Grup Whatsapp
Dari ITE hingga Korupsi KUR Bank Lampung, Ini 14 DPO yang Diburu Kejari Bandar Lampung
Eks Kapolri Bambang Hendarso Sebut Listyo Dkk Pengkhianat! 
Seskab Teddy Diperiksa POM TNI? Ini Faktanya!
Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat! Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Makin Panas
Sidang Korupsi PI 10 Persen: Dua Eks Pimpinan DPRD Lampung Akui Terima Rp65 Juta, Arinal Tersenyum! 
Jokowi Tunjukkan Semua Ijazah, Tolak Tudingan Roy Suryo di PN Jaktim: Saya Merasa Dihina dan Direndahkan
Joko Widodo Tiba Bawa Semua Ijazah, 1.200 Personel Kawal Sidang di PN Jaktim
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:10 WIB

Kapolri Bongkar 5 Tahap Penyadapan Presiden, Berawal dari Perintah Pembubaran Grup Whatsapp

Rabu, 11 November 2026 - 04:27 WIB

Dari ITE hingga Korupsi KUR Bank Lampung, Ini 14 DPO yang Diburu Kejari Bandar Lampung

Jumat, 6 November 2026 - 09:40 WIB

Eks Kapolri Bambang Hendarso Sebut Listyo Dkk Pengkhianat! 

Kamis, 5 November 2026 - 16:03 WIB

Seskab Teddy Diperiksa POM TNI? Ini Faktanya!

Kamis, 5 November 2026 - 15:54 WIB

Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat! Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Makin Panas

Berita Terbaru