Caption : Ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung, dan warga tiga kampung di Kabupaten Tulang Bawang sepakat untuk membawa penyelesaian konflik agraria dengan TNI Angkatan Udara (AU) ke pemerintah pusat.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi yang digelar di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (7/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan warga dari Kampung Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu, Kecamatan Gedong Meneng, bersama jajaran Pemprov Lampung dan BPN.
Konflik lahan ini bermula dari pemasangan plang oleh pihak TNI AU yang mengklaim lahan yang ditempati warga secara turun-temurun sebagai aset negara di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Kepala Desa Bakung Udik, Santori, menyatakan bahwa klaim tersebut berdampak langsung terhadap sekitar 5.000 jiwa di tiga kampung tersebut. Menurutnya, klaim ini bertentangan dengan bukti legalitas yang dipegang warga.
”Dari warga yang terdampak, 95 persen masyarakat di Desa Bakung sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Harapan kami kepada Bapak Gubernur dan jajaran agar segera menyelesaikan konflik ini, sehingga klaim di kampung kami bisa dicabut,” ujar Santori.
Merespons keluhan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menyatakan bahwa Pemprov Lampung menampung aspirasi warga dan telah menyepakati beberapa poin.
Termasuk menolak segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi selama proses penyelesaian berjalan, serta pentingnya menjaga kondusivitas wilayah.
Marindo menjelaskan bahwa konflik ini melibatkan regulasi lintas instansi. Oleh karena itu, Pemprov akan meneruskan masalah ini ke Kemenhan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat.
”Kita sudah bersepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan konstitusional. Kami akan menyampaikannya kepada pimpinan pemerintah pusat untuk segera ditindaklanjuti. Gubernur Lampung juga sangat mendukung dan akan mengawal langsung proses ini,” tegas Marindo.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, membenarkan adanya tumpang tindih status lahan.
Ia mengonfirmasi, banyak masyarakat di kawasan tersebut memegang SHM sah. Namun, lahan tersebut juga tercatat sebagai aset Kemenhan.
Hasan menekankan, pencabutan atau penyelesaian status aset negara adalah kewenangan pemerintah pusat. BPN daerah tidak bisa mengambil keputusan sepihak.
”Kalau kami lalai, ancamannya tindak pidana korupsi karena dianggap menghilangkan aset negara. Di sisi lain, hak masyarakat juga diakui negara. Kedua hal ini jangan dipertentangkan, melainkan dibawa ke pusat untuk diselesaikan secara komprehensif,” jelas Hasan.
Di akhir pertemuan, Pemprov Lampung dan BPN mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga solidaritas dan mempercayakan proses penyelesaian konflik ini kepada pemerintah. (*)
