Caption : ist
Hariannarasi.com, Jawa Barat – Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Purwakarta, Jawa Barat, untuk menyerap sayuran hasil budidaya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II. BGN menegaskan akan menutup unit dapur yang menolak instruksi tersebut.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan persnya, Minggu (15/2/2026). Ia menekankan bahwa kewajiban ini harus dipatuhi oleh seluruh jajaran di tingkat kecamatan hingga wilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Nanti masukkan ke SPPG, Korcam, dan juga Korwil sampaikan. Kalau itu dari binaan Lapas harus diterima. Kalau tidak diterima, saya tutup dapurnya. Tutup. Tidak ada cerita,” tegas Nanik.
Pernyataan keras ini disampaikan Nanik saat menghadiri kegiatan pemberdayaan warga binaan menjadi petani lokal guna mendukung program MBG di Purwakarta, awal pekan ini. Dalam kesempatan itu, Nanik juga berdialog dengan para warga binaan agar memanfaatkan sektor pertanian sebagai peluang baru setelah masa tahanan usai.
Selain mewajibkan penyerapan hasil tani lapas, BGN menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam operasional SPPG. Nanik meminta Kepala SPPG untuk turun langsung mengawasi proses produksi, mulai dari memasak hingga distribusi makanan ke sekolah, dan tidak hanya mengandalkan Pengawas Gizi.
Sistem pengawasan di SPPG telah diatur secara rinci. Pengawas keuangan bertugas menyusun laporan belanja harian pada siang hari dan memastikan akuntabilitas pembelian.
Pada sore hari, saat bahan baku tiba, pengawas keuangan bersama pengawas gizi, asisten lapangan, dan juru masak utama wajib melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas bahan.
Nanik menegaskan bahwa tahap penerimaan bahan baku merupakan titik kritis. Ia menginstruksikan agar bahan yang tidak segar atau berkualitas buruk langsung ditolak, meskipun bahan tersebut direkomendasikan oleh mitra atau yayasan.
”Kalau dari awal sudah ketahuan kualitasnya jelek, tidak segar, bau, jangan takut untuk menolak. Minta distributor untuk segera mengganti dengan bahan makanan yang baru. Kalau ada mitra yang mengintervensi, laporkan saya. Akan saya suspend,” ujarnya.
Proses produksi di dapur MBG berlangsung mulai tengah malam hingga dini hari, dengan Kepala SPPG mengawasi pemorsian dan pengiriman.
Setelah distribusi selesai, sekitar pukul 10.00 pagi, Kepala SPPG diwajibkan mengunjungi sekolah untuk meminta umpan balik menu, memberikan edukasi gizi, serta memverifikasi data penerima manfaat. (*)
