Caption : Ilustrasi Tambang dan Smelter.
Hariannarasi.com, Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, melayangkan protes keras kepada pemerintah pusat terkait ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.
Protes tersebut disampaikan langsung melalui interupsi dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta tahun lalu, menyoroti minimnya porsi fiskal yang diterima daerah di tengah masifnya eksploitasi sumber daya alam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anwar menegaskan, wilayah Sulawesi Tengah saat ini mengalami kerusakan lingkungan yang parah atau hancur-hancuran akibat aktivitas pertambangan.
Ironisnya, meski Sulteng tercatat sebagai salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar di Indonesia, DBH pertambangan yang mengalir ke kas daerah hanya berkisar Rp200 miliar per tahun.
Padahal, Sektor pertambangan di Sulawesi Tengah menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar hingga mencapai Rp570 triliun untuk negara.
Seperti wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara telah menjadi pusat industri nikel global. Daerah ini dipenuhi oleh berbagai perusahaan pengolahan hulu hingga hilir (smelter) yang memproduksi feronikel hingga komponen baterai kendaraan listrik.
Belum lagi, Sulawesi Tengah menyumbang sekitar 2,32% cadangan emas nasional. Wilayah penghasil utamanya meliputi Parigi Moutong, Toli-Toli, Donggala, Sigi, Kota Palu, dan Lambunu dengan PT Citra Palu Mineral sebagai salah satu produsen terbesarnya.
Komoditas daerah ini juga kaya akan potensi galian C (batuan dan pasir), minyak bumi, gas alam, tembaga, besi, serta bauksit.
Selain masalah ketimpangan DBH, Anwar turut mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang memberikan status bandara internasional kepada bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali.
Ia mendesak agar Bandara Mutiara SIS Al-Jufri di Kota Palu tetap dijadikan pintu masuk utama bagi Tenaga Kerja Asing (TKA).
Hal ini dinilai krusial untuk memastikan adanya efek ganda (multiplier effect) bagi pemerataan ekonomi di ibu kota provinsi dan sekitarnya.
Kritik Satire Koin Rp1.000 dan Demo Logistik
Kekecewaan pemerintah daerah atas ketidakadilan fiskal tersebut memicu gelombang solidaritas dari masyarakat sipil.
Pada awal September 2026, ribuan massa yang tergabung dalam aliansi pemuda dan mahasiswa menggelar aksi protes terbuka di Kota Palu.
Dalam aksinya, massa menggalang koin Rp1.000 sebagai bentuk kritik satire yang ditujukan kepada para anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Sulteng.
Para wakil rakyat tersebut dinilai gagal memperjuangkan hak fiskal daerah di Senayan.
Selain itu, massa juga menuntut dilakukannya judicial review terhadap Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tengah.
Gejolak di Sulteng tidak berhenti pada isu tambang. Pada pertengahan September 2026, ratusan massa aksi beserta puluhan mobil kontainer menggeruduk Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Demonstrasi ini dipicu oleh gangguan atau error pada sistem barcode pengisian BBM jenis Solar subsidi di sejumlah SPBU setempat, yang berdampak pada terhambatnya rantai distribusi logistik daerah.
Sebagai langkah untuk meredam ketegangan publik yang beruntun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan telah membuka ruang serap aspirasi masyarakat secara inklusif.
Terkait kelumpuhan distribusi logistik, Pemprov berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan operasional tersebut secara langsung kepada dinas-dinas dan pihak berwenang terkait. (*)
