Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan catatan serius terhadap fenomena siswa yang mengunggah keluhan terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial.
Dibalik riuhnya konten digital tersebut, pemerintah melihat ada urgensi untuk mengembalikan komunikasi pada jalur semestinya demi menjaga marwah program dan pembentukan karakter generasi muda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dewan Pakar BGN, Ikeu Tanziha, menyayangkan langkah para siswa yang memilih ruang publik digital untuk mengekspos temuan negatif dalam menu makanan mereka, termasuk kasus temuan ulat atau belatung, makanan yang tidak layak.
Menurut Ikeu, tindakan tersebut cenderung kontraproduktif dan dikhawatirkan membentuk mentalitas yang kurang bersyukur sejak dini.
“Apa sebenarnya manfaat yang ingin dicapai dengan mengunggah hal tersebut ke media sosial?” ujar Ikeu mempertanyakan urgensi konten-konten keluhan tersebut.
Ia menekankan bahwa persoalan teknis di lapangan, seperti makanan yang tidak higienis. “Seharusnya bisa diselesaikan secara instan di level sekolah tanpa harus memicu polemik di dunia maya,” katanya.
Pemerintah menggarisbawahi bahwa setiap temuan buruk pada menu MBG dapat langsung dilaporkan kepada guru untuk segera mendapatkan penggantian.
Langkah ini dinilai jauh lebih efektif daripada mempublikasikannya secara terbuka yang berpotensi mencederai citra program nasional secara menyeluruh.
Untuk menjembatani aspirasi masyarakat, BGN bersama Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mematangkan sistem pengaduan terpadu. Nantinya, wali murid dan siswa dapat melapor melalui saluran telepon khusus yang biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh BGN.
Namun, sudut pandang berbeda datang dari praktisi pendidikan. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melihat fenomena “curhat di medsos” ini sebagai puncak gunung es dari tersumbatnya komunikasi internal di sekolah.
Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, mengungkapkan adanya tekanan berjenjang yang membuat siswa dan guru enggan melapor secara formal.
“Ada kekhawatiran dari murid kepada guru, sekolah kepada dinas, hingga tekanan birokrasi yang lebih tinggi,” ungkap Iman.
Kondisi inilah yang ditengarai memaksa publik memilih media sosial sebagai satu-satunya ruang yang dianggap aman dan ampuh untuk menyuarakan fakta di lapangan. (*)
