Caption : ist
Hariannarasi.com, Aceh – Pemandangan memilukan kembali menyeruak dari tanah rencong. Bukan lagi soal konflik bersenjata, melainkan pertempuran melawan alam yang seolah tak berkesudahan.
Di sejumlah titik jalan di Aceh, khususnya Aceh Tamiang, kain-kain putih berkibar, bukan tanda damai, melainkan simbol menyerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga mengibarkan bendera putih sebagai jeritan terakhir, menandakan ketidakberdayaan mereka menghadapi dampak banjir dan longsor yang telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan.
Terekam jelas kepedihan warga yang merasa bantuan logistik dan perbaikan infrastruktur dari pemerintah berjalan lambat.
“Sebenarnya tanda menyerah kami, dari segi ekonomi, dari segi bantuan infrastruktur,” ujar seorang warga dengan nada getir.
Ia menegaskan bahwa 90% ekonomi masyarakat di Aceh Tamiang telah lumpuh total, memicu permohonan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan.
Merespons situasi yang kian kritis, Pemerintah Provinsi Aceh mengambil langkah taktis namun politis.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengungkapkan bahwa pihaknya telah secara resmi mengajukan permohonan bantuan kepada lembaga internasional, termasuk UNDP dan UNICEF.
Langkah ini seolah membuka kembali memori kolektif penanganan Tsunami 2004, di mana Aceh menilai skala bencana saat ini sudah selayaknya ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
Respon Jakarta
Namun, jeritan dari daerah ini mendapat respon beragam dari pusat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tampak berhati-hati.
Ia menyatakan akan mempelajari surat permintaan bantuan Aceh ke PBB tersebut, sembari menimbang aspek legalitas apakah pemerintah daerah diperkenankan meminta bantuan asing secara langsung.
Berbeda, pernyataan yang tajam datang dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan tegas, Kepala Negara menampik anggapan bahwa Indonesia tak mampu.
Ia mengungkapkan telah menolak tawaran bantuan dari berbagai kepala negara sahabat dengan alasan Indonesia mampu mengatasi ini.
Presiden menekankan bahwa bencana ini hanya melanda 3 dari 38 provinsi, sehingga situasi dinilai masih terkendali dan belum mendesak untuk ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
Sebuah paradoks yang menyayat hati, di satu sisi ada warga yang mengibarkan bendera putih tanda menyerah karena lapar dan lumpuhnya ekonomi, sementara di sisi lain, elite di Jakarta masih berdebat soal definisi status bencana dan kedaulatan penanganan.
Bagi rakyat Aceh Tamiang yang terendam, perdebatan itu tidak mengenyangkan perut, mereka hanya butuh tangan yang terulur, entah itu tangan lokal, nasional, ataupun internasional. (*)
