Caption : ist
Hariannarasi.com, Aceh – Eskalasi dampak bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Aceh mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis.
Menyadari besarnya tantangan pemulihan pascabencana, Pemerintah Aceh secara resmi melayangkan surat kepada dua badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk turun tangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini bukan tanpa preseden. Keputusan untuk menggandeng lembaga internasional tersebut didasari oleh rekam jejak historis yang kuat di Tanah Rencong.
Pengalaman panjang kedua lembaga ini dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami 2004 dinilai menjadi modal krusial untuk mempercepat pemulihan Aceh saat ini.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengonfirmasi langkah diplomasi kemanusiaan tersebut. Dalam keterangannya pada Minggu (14/12), ia menegaskan bahwa pelibatan pihak eksternal ini telah melalui pertimbangan yang matang.
“Secara khusus, Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad.
Undangan resmi ini menyiratkan bahwa penanganan banjir di Aceh tidak lagi cukup jika hanya mengandalkan pendekatan tanggap darurat konvensional.
Kehadiran UNDP diharapkan mampu memberikan asistensi dalam tata kelola pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur
Sementara, UNICEF dinilai vital untuk memastikan perlindungan kelompok rentan, khususnya anak-anak, serta pemulihan sanitasi di wilayah terdampak.
Langkah Pemerintah Aceh ini menegaskan pesan penting, yakni bencana kali ini membutuhkan atensi serius dan kolaborasi lintas sektor, sebagaimana dunia pernah bersatu membangun kembali Aceh dua dekade silam. (*)
