Caption : ist
Hariannarasi.com, Jakarta – Pelaksanaan program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada di bawah sorotan tajam. Indikasi adanya ‘permainan’ di balik layar dalam penentuan dapur pengelola mencuat setelah temuan mengejutkan diungkap oleh Parlemen.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, melontarkan kritik keras terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul laporan adanya dapur fiktif yang terdaftar dalam sistem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kejanggalan utama yang disoroti adalah ironi data di lapangan. Nurhadi mengungkap, sistem daring BGN menunjukkan kuota dapur MBG di sejumlah daerah telah penuh.
Namun, setelah diverifikasi secara fisik, di lokasi-lokasi tersebut sama sekali belum berdiri dapur yang beroperasi.
”Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan,” ujar Nurhadi dengan tegas, seperti dikutip dari laman resmi dpr.go.id.
Politisi ini menuding ada kesengajaan di balik fenomena ini, mengindikasikan adanya oknum yang sengaja mengunci kuota melalui entri data fiktif.
Nurhadi memaparkan dampak dari dugaan praktik ini. Menurutnya, manipulasi kuota ini telah menyingkirkan calon-calon pengelola dapur yang potensial dan telah dinyatakan lolos survei.
Ia mengungkap adanya laporan di mana calon yang seharusnya kompeten dan telah lolos verifikasi di akun BGN, terpaksa ditolak dengan alasan klasik: kuota daerah sudah penuh.
“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” tambahnya, menggarisbawahi adanya dugaan intervensi tersembunyi.
Temuan ini dinilai mencederai prinsip transparansi dan profesionalisme yang seharusnya dijunjung BGN dalam program strategis ini.
Nurhadi khawatir, jika ‘permainan’ ini dibiarkan, program MBG akan diisi oleh pengelola dapur yang tidak berkompeten, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas program.
Menyikapi temuan serius ini, Nurhadi mendesak BGN untuk tidak tinggal diam. Ia menuntut BGN segera melakukan audit internal menyeluruh terhadap sistem dan data yang ada.
Lebih lanjut, ia juga meminta BGN untuk membuka data secara transparan kepada publik serta segera menghapus mekanisme penguncian kuota yang terbukti rawan manipulasi dari situs resminya.
Nurhadi menutup kritiknya dengan peringatan keras. Ia secara gamblang menyebut risiko jatuhnya citra program ini di mata publik jika BGN gagal berbenah.
“Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah,” tandasnya. (*)
