Caption : ist
Hariannarasi.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar untuk merombak sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam dialognya dengan CEO Forbes, Steve Forbes, di acara Forbes Global CEO Conference 2025, Prabowo menyatakan telah memberikan arahan tegas untuk mengurangi jumlah perusahaan pelat merah secara signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara yang berlangsung di The St. Regis, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025) itu menjadi panggung bagi Prabowo untuk memaparkan visinya.
Ia telah menugaskan CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, untuk memimpin program rasionalisasi ini.
“Jadi saya sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara untuk merasionalisasi semua. Kurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi angka yang lebih rasional, mungkin sekitar 200, 230, atau 240,” tegas Prabowo kepada Steve Forbes.
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya BUMN dikelola dengan standar profesionalisme kelas dunia.
Untuk mencapai hal tersebut, ia memerintahkan Danantara Indonesia agar merekrut talenta-talenta terbaik, bahkan membuka pintu bagi tenaga ahli asing untuk memimpin perusahaan negara.
“Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita,” ungkapnya.
Langkah ini, menurut Prabowo, adalah kunci untuk mendongkrak kinerja BUMN yang selama ini dinilai kurang memuaskan.
“Jadi saya yakin bahwa tingkat pengembalian 1% atau 2% itu bisa meningkat, harus meningkat,” ujarnya, seraya menyinggung adanya “semacam disconnect antara pelaku ekonomi dan pelaku politik” yang terkadang menjadi kendala.
Efisiensi Hemat Rp 8,28 Triliun per Tahun
Rencana rasionalisasi ini menyusul langkah-langkah efisiensi yang telah dijalankan sebelumnya.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang juga hadir dalam konferensi tersebut, mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil menghemat anggaran besar dengan memangkas separuh jumlah komisaris di BUMN dan menghapus tantiem (bonus) untuk pejabat.
Menurut Rosan, kebijakan perampingan manajemen ini saja mampu memberikan penghematan hingga US$ 500 juta, atau setara dengan Rp 8,28 triliun, setiap tahunnya.
“Jadi kita memiliki 1.000 perusahaan, katakanlah setiap perusahaan punya lima komisaris, jika dikali 1.000, maka ada lima ribu komisaris. Tapi kita menghemat setiap tahun itu 500 juta dolar AS hanya dengan melakukan ini,” jelas Rosan.
Ia menambahkan bahwa sebelum kebijakan ini diterapkan, jumlah dewan komisaris di satu perusahaan bisa sangat tidak efisien, mencapai 12 hingga 14 orang. Padahal, peran utama mereka adalah untuk pengawasan.
“Semua BUMN harus berjalan sebagai perusahaan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan juga bertanggung jawab,” pungkasnya. (*)
