Mendagri dan Pemprov Lampung Rakor Bahas Antisipasi Inflasi dan Potensi Bencana

- Editor

Senin, 18 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : ist

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Lampung Intizam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (18/11). 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam pengantarnya menyampaikan, rakor ini bertujuan untuk membahas mengenai kesiapan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi dan dua agenda besar mendatang.

“Ada dua agenda besar yang akan kita hadapi kedepan, yang pertama ada Pilkada serentak. Berkaitan dengan itu kita perlu waspadai selain agenda mobilisasi masyarakat ke TPS, pada rapat minggu lalu, kami sudah menyampaikan kepada rekan-rekan di daerah, tolong koordinasi dengan Bulog serta distributor-distributor pangan karena biasanya ada fenomena kalau election, pemilihan itu ada aksi borong sembako. Jangan sampai terjadi kelangkaan stok, stok harus siap untuk digelontorkan ke pasar,” ucapnya.

Mendagri melanjutkan bahwa diperlukan juga antisipasi saat memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru pada bulan depan.

“Kemudian setelah Pilkada nanti ada Natal dan Tahun Baru bulan depan, liburnya cukup panjang, masyarakat akan berlibur juga, ini perlu kita antisipasi juga,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia (BMKG), Dwikorita Karnawati menjelaskan mengenai Prospek Bahaya Geo-Hidrometeorologi 2025 [Geo-hydrometeorological hazard outlook 2025].

“Adanya faktor pengendali iklim di Indonesia yang mengakibatkan dinamika iklim dan cuaca di Indonesia, yaitu Penyimpangan Suhu Muka Laut di Samudra Pasifik (fenomena El Nino La Nina), Penyimpangan Suhu Muka Laut di perairan Indonesia, Penyimpangan Suhu Muka Laut di (fenomena indian Samudra Hindia Hindia (fer Ocean Dipole-IOD), Angin musiman (Monsun Asia- Monsun Australia),” jelasnya.

Dwikorita Karnawati dalam paparannya juga menjelaskan, akhir tahun 2024 mulai dari November-Desember diprediksi terjadi La Nina Lemah yang bersamaan dengan masuknya musim hujan, maka kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah perlu dilakukan.

Tahun 2025 diawali dengan masih aktifnya La-Nina Lemah hingga bulan Maret disertai dengan puncak musim hujan (Januari Februari) sehingga perlu kesiapsiagaan untuk menhadapi potensi bencana hidro-meteorologi basah seperti banjir, banjir bandang, banjir pesisir (rob), longsor yang disertai angin kencang dan kilet/petir.

Terdapat 67% wilayah Indonesia yang mengalami curah hujan tahunan Kategori Tinggi (lebih dan 2500 mm/tahun) pada Tahun 2025, terutama di wilayah sebagian besar Sumatera, sebagian besar Kalimantan, sebagian Pulau Jawa bagian barat dan tengah, sebagian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Selatan, sabagian Maluku serta sebagian besar Papua Barat.

Sebanyak 15% wilayah di Indonesia dipredikai mengalami sifat hujan di Atas Normal meliputi wilayah Sumatera Barat bagian selatan, Kalimantan Timur bagian timur, Sulawesi Tenggara bagian timur dan utara, dan Papua Tengah, sedangkan 1% wilayah Indonesia dengan sifat hujan di Bawah Normal berada pada wilayah NTT bagian timur dan Papua Barat bagian timur. (*)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pemkab Tanggamus Kembali Raih WTP dari BPK RI, Ini Kata Bupati Saleh!
Gubernur Lampung Instruksikan BPKAD, Siapkan Penyaluran Gaji Ke-13 ASN Mulai 2 Juni
Tekan Kebocoran PAD, Pemprov Lampung Kebut Perluasan Pembayaran Digital
Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Mulai Minggu Depan
Pemprov Lampung Gelar Capacity Building, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Bersih
Hingga April 2026, Pendapatan Daerah di Lampung Tembus Hampir Rp1 Triliun!
Menkeu Purbaya Pangkas Anggaran MBG Rp67 Triliun di 2026!
Kejar ‘Zero Incident’ di Program MBG, BGN Ancam SPPG Pelanggar Standar Akan Dibekukan!
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:38 WIB

Pemkab Tanggamus Kembali Raih WTP dari BPK RI, Ini Kata Bupati Saleh!

Rabu, 27 Mei 2026 - 07:47 WIB

Gubernur Lampung Instruksikan BPKAD, Siapkan Penyaluran Gaji Ke-13 ASN Mulai 2 Juni

Senin, 25 Mei 2026 - 15:58 WIB

Tekan Kebocoran PAD, Pemprov Lampung Kebut Perluasan Pembayaran Digital

Senin, 25 Mei 2026 - 11:11 WIB

Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Mulai Minggu Depan

Senin, 25 Mei 2026 - 05:34 WIB

Pemprov Lampung Gelar Capacity Building, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Bersih

Berita Terbaru