Caption : Ilustrasi Kecerdasan Buatan
Hariannarasi.com, Jakarta – Sebanyak satu juta lebih lulusan Diploma, S1, S2, bahkan S3 kini terjebak dalam status pengangguran intelektual, ini adalah pemborosan sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa.
Bayangkan, otak-otak terbaik bangsa yang seharusnya menjadi penggerak roda ekonomi dan inovasi, justru harus tertunduk lesu di depan pintu-pintu kantor yang tertutup rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
fenomena “inflasi gelar”, di mana bangku kuliah yang diperjuangkan dengan peluh dan biaya tinggi, justru berujung pada antrean panjang di bursa kerja yang kian menyempit.
Kita dihadapkan pada jurang pemisah yang lebar antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri. Sisi pertama, Perguruan tinggi terus memproduksi lulusan secara masif. Dan sisi kedua, Lapangan kerja kian selektif dan terbatas akibat disrupsi teknologi serta perlambatan ekonomi.
Gelar sarjana kini bukan lagi jaminan karpet merah menuju dunia kerja. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menyajikan realitas pahit bagi dunia pendidikan tinggi kita.
Dari total 7,28 juta pengangguran di Indonesia, sebanyak 1,01 juta jiwa di antaranya adalah mereka yang menyandang gelar lulusan universitas.
Angka satu juta penganggur intelektual ini bukan sekadar statistik, melainkan potret krisis daya serap industri terhadap produk pendidikan tinggi yang kian mengkhawatirkan.
Jika membedah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan strata pendidikan, muncul fakta anomali yang menarik. Lulusan universitas (S-1) justru mencatatkan angka pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan rekan mereka dari jenjang vokasi (Diploma). TPT Lulusan S-1 5,25% sedangkan TPT Lulusan Diploma (I/II/III) 4,83%.
Data ini mengonfirmasi asumsi lama mengenai ketidaksiapan lulusan akademik murni dalam menghadapi kebutuhan praktis industri. Lulusan Diploma, yang dididik dengan kurikulum berbasis keterampilan teknis, relatif lebih lincah terserap pasar kerja dibandingkan lulusan S-1 yang sering kali terjebak dalam teoretis tanpa kemahiran spesifik.
Situasi ini menciptakan paradoks bagi masyarakat, disatu sisi, biaya pendidikan tinggi terus melambung, namun di sisi lain, risiko menjadi pengangguran setelah lulus justru meningkat.
Indonesia kini tengah menghadapi tantangan besar, bagaimana menyelaraskan (link and match) ambisi akademik dengan realitas ekonomi agar ijazah tidak hanya berakhir menjadi lembaran kertas tanpa nilai guna di pasar kerja. (*)






