Caption : ist
Hariannarasi.com, Jatinangor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengumpulkan seluruh ‘panglima birokrasi’ daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Minggu (26/10).
Pesannya tegas dan menohok: Indonesia berada di persimpangan sejarah. Efektivitas pemerintahan, bukan sekadar rutinitas, adalah satu-satunya jalan untuk lolos dari jebakan negara kelas menengah (middle-income trap) dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum strategis bertajuk “Retreat Nasional Sekretaris Daerah se-Indonesia”, yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Bima Arya memaparkan urgensi yang dihadapi bangsa.
“Kondisi saat ini jauh berbeda dibanding 10 hingga 20 tahun lalu,” buka Bima. “Arah Presiden sangat jelas, Indonesia harus menjadi negara maju dalam 20 tahun. Kalau tidak, kita akan selamanya terjebak sebagai negara kelas menengah.” kata dia.
Dihadapan 1.104 peserta yang terdiri dari Sekda provinsi, kabupaten/kota, serta Kepala Bappeda se-Nusantara, Wamendagri menegaskan bahwa Presiden menuntut irama yang sama. Seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah diminta berjalan sinergis dan kolaboratif.
“Efektivitas itu tidak berarti sebelumnya tidak efektif, tetapi harus lebih tajam, efisien, dan menyatu antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Bima, yang lama malang melintang sebagai kepala daerah, tidak sekadar melontarkan retorika. Ia langsung menunjuk inti persoalan: efisiensi pengelolaan keuangan.
Mengutip buku “Paradoks Indonesia” karya Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kebocoran anggaran, ia menyebut reformasi pengelolaan keuangan publik kini memasuki babak baru.
“Semangat pemerintahan hari ini adalah memastikan uang negara dikelola jauh lebih efektif. Babak pertama efisiensi sudah dimulai, kini kita masuk babak kedua: penyesuaian dan sinkronisasi transfer ke daerah (TKD),” terang Bima.
Mantan Wali Kota Bogor itu mengaku paham tantangan yang dihadapi para Sekda akibat penyesuaian kebijakan TKD. Namun, ia menegaskan langkah itu mutlak diperlukan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran tanpa pemborosan.
Forum di Jatinangor ini, yang juga menghadirkan 22 kementerian/lembaga terkait, diposisikan sebagai ruang mediasi.
Kemendagri, kata Bima, akan menjembatani dua kepentingan. “Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong efektivitas APBD dan realisasi program prioritas nasional. Di sisi lain, kami juga mendengar langsung kebutuhan dari daerah,” jelasnya.
Secara spesifik, Bima mengungkap tugas baru para wakil menteri dalam negeri: menjadi mentor dan “tempat curhat” bagi para kepala daerah. Ia sendiri ditugaskan mengawal wilayah Jawa dan Sumatra, sementara dua wamen lainnya memegang kawasan Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan Nusa Tenggara.
“Kami ingin hadir langsung, mendengar tantangan di lapangan, dan menyampaikan kebijakan pusat agar nyambung dengan kebutuhan daerah,” tambahnya.
Dengan gaya khasnya yang hangat, Bima Arya menutup sambutan dengan pesan yang menusuk namun dibalut humor, merujuk pada realitas baru pengelolaan anggaran.
“Angka TKD mungkin tidak sama lagi, tapi semangat dan kinerja harus tetap sama. Tetap terima, tetap semangat untuk Indonesia maju.” ungkapnya. (*)
