Caption : ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung, Elly Wahyuni, menyoroti tantangan keuangan daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Hal ini menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta adanya skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang kini sebagian langsung ditransfer ke kabupaten/kota.
“Kalau dulu kan pembagian bisa 70 banding 30, sekarang bagian provinsi sudah berkurang. Karena itu kita harus berusaha maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya bergantung pada pajak,” tegas Elly, Jumat (29/8).
Menurut Elly, salah satu strategi yang harus ditempuh pemerintah daerah adalah menggali potensi PAD non-pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mencontohkan retribusi yang masih belum tergarap optimal, termasuk tambang-tambang ilegal yang bisa dilegalkan melalui regulasi daerah agar menjadi sumber pendapatan resmi. Selain itu, ia menilai pengelolaan aset daerah juga harus dimaksimalkan.
“Aset yang selama ini kurang produktif perlu dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga bisa menambah pemasukan daerah,” jelasnya.
Bunda Elly juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD agar bekerja lebih serius. Sebab selama ini masih banyak kebocoran, misalnya dari sektor sewa gedung dan layanan publik lainnya.
“Kemarin kita memang sudah mengingatkan kepada TAPD, dimana mulai sekarang pada 2026 sudah mempersiapkan diri, mulai Perda maupun Pergub yang terkait untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di luar pajak,” kata dia.
Meski begitu, ia mengakui tantangan terbesar terletak pada kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Hal ini dikhawatirkan memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran retribusi maupun pajak.
“Secara regulasi kita sudah siap dengan Perda dan Pergub, tinggal bagaimana implementasinya. Tapi memang dengan kondisi ekonomi sekarang, masyarakat mungkin agak berat. Karena itu perlu sosialisasi yang lebih gencar agar target PAD bisa tercapai,” tambahnya.
DPRD Lampung pun berharap, dengan penguatan strategi PAD non-pajak dan pengelolaan aset yang lebih baik, APBD 2026 tetap bisa disusun secara sehat meski transfer pusat berkurang. (*)
