Bayar Utang! Pemprov Lampung Pangkas Anggaran Hingga 600 Miliar

Caption : ist

Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar Pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang tak perlu dan pemborosan yang dinilai begitu banyak terjadi di pemerintahan. Nyatanya, cukup memberikan dampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung yang juga dipangkas senilai Rp600 miliar. Tujuannya tak lain, agar dapat membayar utang. 

Karena selama ini, masih ada keluhan dari pihak ketiga soal tunda bayar yang dilakukan oleh Pemprov Lampung yang pekerjaannya di Tahun 2024 kemarin.

Akhirnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan pemangkasan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk efisiensi Belanja Daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang tertunda dan menindaklanjuti regulasi pemerintah pusat.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fredy, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Selain itu, kebijakan ini juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terkait anggaran transfer daerah tahun anggaran 2025.

“Dari kebijakan transfer ini, ada efisiensi dalam penetapan transfer yang sebelumnya diberikan kepada kami. Kemudian, dilakukan pengurangan,” kata Fredy usai rapat yang digelar, Selasa (11/2).

Berikut efisiensi di berbagai sektor belanja Pemprov Lampung, antara lain :

1. Alat tulis kantor dipangkas 90%;

2. Makan dan minum rapat serta tamu dikurangi 80%;

3. Cetak, cover, dan penggandaan dipotong 70%;

4. Perjalanan dinas dikurangi 60%;

5. Pemeliharaan dipangkas 75%;

6. Modal peralatan dan perlengkapan kantor dipotong 95%;

7. Sewa gedung/hotel/ruang pertemuan dikurangi 95%;

8. Honorarium dipangkas 50%;

9. Konsultan dikurangi 50%;

10. Kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dipotong 75%;

11. Belanja pendukung dan operasional lainnya juga mengalami efisiensi.

“Kami sudah melakukan rapat hari ini. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami kurangi tanpa terkecuali. Efisiensi ini kami lakukan pada kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, tetapi kami tetap bekerja seperti biasa,” tegas Fredy.

Fredy juga menegaskan bahwa Pemprov Lampung belum menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA).

Namun, ia mengimbau agar penggunaan listrik dan AC dimatikan jika tidak diperlukan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyebutkan bahwa pemangkasan anggaran juga dilakukan karena adanya pengurangan dana transfer dari Kementerian Keuangan sebesar Rp113 miliar.

“Dana transfer ini seharusnya menjadi hak Pemprov, tapi karena ada pemangkasan dari Kementerian Keuangan, Rp113 miliar itu tidak masuk,” jelas Marindo.

Marindo menambahkan, efisiensi ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga yang belum terlunasi pada APBD Tahun Anggaran 2024.

“Efisiensi ini selain memenuhi ketentuan regulasi, juga untuk membayar utang yang tertunda. Dengan mekanisme ini, mudah-mudahan semua kewajiban bisa terpenuhi,” ujar dia.

APBD Lampung dipangkas Rp600 miliar diharapkan dapat membantu Pemprov Lampung memenuhi kewajiban keuangan sekaligus menjaga stabilitas anggaran di tengah tantangan fiskal yang dihadapi. (*)