Caption : Ilustrasi
Hariannarasi.com, Jakarta – Anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk membiayai para wakil rakyat di tingkat pusat hingga daerah diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp1,099 triliun setiap bulannya.
Angka ini secara khusus dialokasikan untuk menutupi beban gaji dan tunjangan puluhan ribu anggota dewan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang dihimpun dari perhitungan aktivis Hefi Irawan, total anggaran senilai lebih dari satu triliun rupiah tersebut digunakan untuk membiayai sekitar 20.462 anggota legislatif yang tersebar di seluruh Indonesia.
Secara rinci, beban pembiayaan terbesar berada pada struktur dewan di tingkat daerah.
Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota tercatat menyerap porsi anggaran paling besar, yakni mencapai sekitar Rp787,9 miliar per bulan.
Sementara itu, untuk legislator tingkat pusat, alokasi gaji dan tunjangan bagi para anggota DPR RI menyedot anggaran sekitar Rp133,4 miliar setiap bulannya.
Adapun pembiayaan untuk para wakil rakyat di DPRD tingkat provinsi tercatat berada di kisaran Rp117,9 miliar per bulan.
Perlu digarisbawahi, kalkulasi Rp1,099 triliun tersebut baru mencakup komponen gaji dan tunjangan pokok para legislator.
Angka ini belum memasukkan beban anggaran dari sejumlah komponen lain yang rutin dicairkan oleh negara, seperti dana reses anggota dewan hingga berbagai biaya operasional spesifik lainnya.
Ditopang Pajak, APBN 2026 Tembus Rp3.147,7 Triliun
Pendapatan negara sendiri, untuk tahun 2026, Pemerintah telah mematok target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 sebesar Rp3.147,7 triliun.
Angka ini mencerminkan optimisme pemerintah dengan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan sebesar 9,8 persen dibandingkan outlook tahun 2025.
Untuk penerimaan pajak yang juga menjadi tulang punggung utama dengan target penerimaan mencapai Rp2.357,7 triliun.
Angka ini ditargetkan naik cukup ambisius sebesar 13,5 persen sebagai wujud upaya serius pemerintah dalam memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah tantangan global.
Sektor Kepabeanan dan Cukai sendiri ditargetkan menyumbang sebesar Rp334,3 triliun. Target di sektor ini juga mencatatkan proyeksi pertumbuhan yang positif sebesar 7,7 persen.
Untuk sektor penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berbeda dengan penerimaan perpajakan, target PNBP justru mengalami penurunan sebesar 4,7 persen menjadi Rp455 triliun.
Penurunan target PNBP ini salah satunya diakibatkan oleh proyeksi menurunnya setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (*)
