Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Lampung Selatan – Kebijakan penyekatan kendaraan pengangkut gabah yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa di kawasan Pelabuhan Bakauheni, memicu aksi protes dari para petani, agen gabah, pengusaha penggilingan padi, dan sopir truk pada Sabtu (29/8/2026) malam.
Aksi tersebut merupakan buntut dari pengawasan distribusi gabah yang dilakukan petugas sejak Jumat (28/8/2026) malam hingga Sabtu (29/8/2026) pagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam operasi itu, petugas mendapati truk berukuran besar bermuatan sekitar 25 ton gabah asal Mesuji dengan tujuan Karawang, Jawa Barat, yang harus diputarbalikkan lantaran tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Perwakilan Persatuan Penggiling Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Lampung, Tommy Gunawan, membenarkan adanya penyekatan tersebut.
Menurutnya, pengawasan ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur pengendalian distribusi gabah ke luar daerah demi menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga lokal.
Kendati demikian, kebijakan tersebut dikeluhkan oleh pelaku usaha yang bergantung pada distribusi antardaerah.
Tommy menilai persoalan ini berakar dari tata niaga, di mana harga jual di luar kota yang lebih tinggi menjadi celah bagi oknum tertentu.
”Karena di luar kota itu apa namanya, harganya lebih tinggi, mereka jual ke luar kota,” ujar Tommy, Minggu (30/8/2026). Ia berharap pemerintah provinsi dapat mencarikan solusi bijak yang tidak merugikan petani maupun pelaku usaha penggilingan.
Gubernur Soroti Pasokan Gabah Tersedot ke Jawa
Menanggapi polemik ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebelumnya telah menegaskan, lonjakan harga beras di daerah memang dipicu oleh masifnya pasokan gabah lokal yang langsung diserap dan dibawa ke Pulau Jawa.
Gubernur yang akrab disapa Mirza ini menjelaskan, absennya proses penggilingan di tingkat lokal membuat padi petani langsung keluar daerah.
Akibatnya, Lampung harus mendatangkan kembali beras dari luar dengan harga yang jauh lebih tinggi, hingga berdampak pada harga beras medium dan premium yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
”Beras-beras dari Lampung tidak ada dari penggilingan, kenapa? Karena mereka ngambilnya dari Jawa. Akhirnya karena ngambilnya dari Jawa, harganya jadi naik,” ungkap Mirza saat menghadiri kegiatan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Lampung Selatan.
Gubernur memastikan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan dan pedagang untuk mencari titik keseimbangan harga.
Di sisi lain, Pemprov Lampung bersama HKTI juga mendorong hilirisasi pertanian agar petani tidak hanya menjual gabah mentah, tetapi mampu memberikan nilai tambah demi memajukan kesejahteraan sektor pertanian di Bumi Ruwa Jurai. (*)
Berikut video lengkapnya:
