Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas keberadaan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Instruksi keras ini disampaikan Kepala Negara saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo menyoroti penutupan 1.000 tambang timah ilegal di wilayah tersebut sejak akhir tahun lalu.
Ia secara terbuka mempertanyakan fungsi pengawasan aparatur di daerah, menilai mustahil aktivitas ilegal berskala masif tersebut dapat beroperasi tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum setempat.
”Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masak 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri tidak tahu?” tegas Prabowo di hadapan para wakil rakyat.
Presiden menyinggung integritas serta tanggung jawab moral aparat negara. Ia mempertanyakan esensi pemberian pangkat dan jabatan jika aparat gagal menertibkan kejahatan yang merugikan kekayaan alam negara.
Lebih lanjut, Prabowo menuntut para komandan dan pimpinan instansi untuk berani mengambil tindakan tegas terhadap bawahannya yang terbukti melakukan pembiaran atau terlibat, tanpa pandang bulu.
”Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” urainya.
Kepala Negara menegaskan, penertiban ini merupakan langkah krusial untuk menyelamatkan sumber daya alam agar manfaatnya kembali kepada masyarakat, bukan segelintir pihak.
Ia menekankan, kebijakannya murni berlandaskan sumpah jabatan dan kepentingan rakyat, bukan pertimbangan pribadi.
Selain TNI dan Polri, Prabowo juga memperluas instruksi pengusutannya ke sektor perbatasan dan pendapatan negara.
Prabowo juga secara langsung meminta Kementerian Keuangan dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk segera membenahi celah penyelundupan hasil tambang.
”Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” cecar Prabowo.
Langkah tegas ini menjadi peringatan keras dari pemerintah pusat bahwa praktik penambangan ilegal dan penyelundupan sumber daya alam akan ditindak secara institusional dan menyeluruh. (*)
