Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) TNI AD.
Penyerahan dokumen ini dilakukan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Total terdapat 17 SK PPKH yang diterbitkan untuk Kementerian Pertahanan dengan total luas kawasan hutan mencapai 961,33 hektare.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, penyerahan SK ini merupakan langkah krusial untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses penyiapan lahan satuan baru tersebut.
Ia juga menjamin pemanfaatan kawasan hutan akan dilakukan secara tertib, terukur, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai ketentuan undang-undang.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan, terbitnya izin ini merupakan bagian dari penyelesaian aspek administrasi.
Meskipun persetujuan telah dikantongi, Rico menuturkan bahwa pihak TNI AD tetap diwajibkan memenuhi syarat administrasi lanjutan, di antaranya melakukan penataan tata batas kawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.
Lebih lanjut, Rico membantah jika pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sepihak. Ia menjelaskan, usulan pembangunan pangkalan Yon TP di kawasan hutan diajukan langsung oleh satuan kewilayahan.
“Perlu dipahami bahwa usulan lokasi Yonif TP ini telah melalui mekanisme penilaian berjenjang mulai dari tingkat Kodam, Mabesad, Kementerian Pertahanan, hingga disetujui oleh Kementerian Kehutanan,” ujar Rico. (*)
