Caption : Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hariannarasi.com, Jakarta – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyepakati postur belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp4.106,2 triliun.
Angka ini mencetak sejarah baru, di mana untuk pertama kalinya pengeluaran belanja negara Republik Indonesia diproyeksikan menembus level Rp4.000 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, rekor belanja negara ini membawa tanggung jawab besar terhadap pengelolaan fiskal pemerintah.
Ia memastikan peningkatan kapasitas pengeluaran ini akan diikuti dengan tata kelola yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Menurutnya, efisiensi yang didorong pemerintah ke depan tidak identik dengan sekadar memangkas anggaran, melainkan mempertajam program agar alokasi dana membawa dampak terukur bagi ekonomi masyarakat.
”Belanja negara harus disinergikan dengan investasi, instrumen Danantara, serta sektor keuangan agar dapat meningkatkan produktivitas nasional,” ujar Suahasil di Jakarta.
Besarnya skala belanja pada RAPBN 2027 akan diimbangi dengan target pendapatan negara yang disepakati sebesar Rp3.435,1 triliun.
Pendapatan ini akan didorong oleh optimalisasi penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai Rp2.912,0 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp522,5 triliun.
Sementara itu, untuk memitigasi risiko fiskal, defisit anggaran akan dijaga dan dipertahankan pada level Rp671,2 triliun.
Lebih rinci, alokasi pengeluaran jumbo ini akan difokuskan secara masif ke sektor-sektor krusial guna menekan ketimpangan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia.
Beberapa sektor prioritas tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga akselerasi infrastruktur dan konektivitas antardaerah.
Langkah ekspansif ini dinilai esensial guna mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen serta pertumbuhan investasi di atas 7 persen pada 2027 mendatang.
Meski belanja negara terus meningkat, Suahasil mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan. APBN hanya mencakup sebagian dari keseluruhan aktivitas perekonomian.
Oleh karena itu, sinergi bauran kebijakan lintas sektor mutlak diperlukan agar setiap alokasi fiskal dapat optimal merangsang konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan kinerja ekspor. (*)
