Caption : Ist
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menemui langsung massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Lampung, Senin (29/6/2026).
Alih-alih menerima perwakilan di dalam ruangan tertutup, kedua pimpinan daerah tersebut memilih turun langsung berdialog dan duduk bersama para mahasiswa di pelataran parkir kompleks Kantor Gubernur dan DPRD Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam dialog yang berlangsung tertib dan terbuka tersebut, Jihan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sangat menghormati langkah mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya sebagai wujud nyata berdemokrasi.
”Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung kami menghormati apa yang teman-teman lakukan hari ini. Aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus kita jaga bersama,” ujar Jihan.
Pada unjuk rasa tersebut, PMII membawa tujuh tuntutan utama. Tuntutan tersebut meliputi evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, usulan reshuffle kabinet, persoalan ekonomi daerah, pendidikan, hingga penyelesaian konflik agraria.
Menanggapi hal tersebut, Jihan mengklarifikasi bahwa beberapa poin tuntutan terkait kebijakan nasional merupakan murni kewenangan pemerintah pusat.
Kendati demikian, ia memastikan Pemprov Lampung tidak akan lepas tangan dan berjanji meneruskan aspirasi tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya.
”Aspirasi teman-teman tidak akan berhenti di halaman Kantor Gubernur. Insyaallah akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya,” tegas Wagub Lampung tersebut.
Sementara itu, khusus untuk berbagai persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti pemberantasan tambang ilegal, konflik agraria, dan pendidikan, Jihan memastikan pihaknya telah mencatat seluruh masukan mahasiswa.
Ia juga menyatakan akan segera menindaklanjutinya dengan berkoordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta instansi vertikal seperti Kejati dan Polda Lampung.
Jihan juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung di bidang pendidikan, yakni untuk mendukung target nol angka anak putus sekolah.
Di samping itu, pemerintah daerah juga berupaya mempercepat penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan tim khusus.
Mengakhiri dialognya, Jihan mengajak mahasiswa untuk terus menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah.
Ia menekankan, perjalanan menuju kesejahteraan rakyat memerlukan kesepahaman, dialog terbuka, serta pengawalan kebijakan yang berkesinambungan dari seluruh lapisan masyarakat. (*)
