Caption : Ilustrasi
Hariannarasi.com, Jakarta – Ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai harus dijaga secara ketat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan besarnya kebutuhan pendanaan program pembangunan.
Pengelolaan fiskal yang efektif menjadi kunci agar negara tetap memiliki kapasitas dalam merespons berbagai risiko, seperti lonjakan harga energi dan potensi perlambatan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengamat Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Lukman Hakim, menekankan, pemanfaatan anggaran negara harus diarahkan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini terutama berlaku pada program peningkatan gizi masyarakat.
Lukman menyarankan agar pemerintah memfokuskan program pada kelompok rentan yang telah terdata, seperti keluarga berpenghasilan rendah, ibu hamil, dan anak-anak berisiko stunting.
Menurutnya, program berskala terlalu besar tanpa kesiapan fasilitas yang optimal di berbagai daerah justru berpotensi menimbulkan masalah di lapangan.
“Dengan memfokuskan program pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, anggaran negara bisa dimanfaatkan lebih efektif sekaligus tetap menjaga tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat,” ujar Lukman, dilansir dari Kompas, beberapa waktu lalu.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal agar stabil menghadapi dinamika global.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN masih memiliki ruang fiskal yang memadai. Pemerintah berkomitmen untuk meredam (absorb) dampak kenaikan harga minyak dunia melalui kebijakan fiskal agar tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin. Kita pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu,” kata Purbaya.
Ia menyebut aktivitas ekonomi domestik saat ini masih berada dalam fase ekspansi dan belum terdampak signifikan oleh fluktuasi harga energi. “Rata-rata harga minyak dunia saat ini masih dalam harga yang mampu ditanggung oleh APBN,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah akan terus mengevaluasi perkembangan harga secara berkala sebelum mengambil kebijakan lanjutan, serta meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru berspekulasi mengenai lonjakan harga minyak yang ekstrem.
Untuk diketahui, di tengah ketidakpastian global, misalnya perang di Timur Tengah yang bisa membuat harga minyak dunia meroket, pemerintah butuh dana siaga yang besar. Jika harga minyak naik, pemerintah butuh uang tunai dari ruang fiskal untuk menambah subsidi BBM agar harga di dalam negeri tidak melonjak dan memicu inflasi.
Program raksasa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun. Jika dana ini diambil dari APBN saat ini, ruang fiskal akan langsung menyempit drastis. Akibatnya, jika besok tiba-tiba ada guncangan ekonomi global, pemerintah tidak punya sisa uang lagi untuk menyelamatkan ekonomi.
Pilihannya bila ruang fiskal sudah sempit hanya ada dua, menarik utang baru yang makin membebani APBN di tahun berikutnya atau memangkas anggaran sektor lain yang mungkin juga penting.
Anggaran fantastis ratusan triliun pada Program MBG mengakibatkan ada dana yang harus digeser atau dipangkas dari sektor lain, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan umum, atau subsidi energi.
Beberapa pakar menilai, memberikan makan gratis secara pukul rata (termasuk kepada anak dari keluarga mampu) kurang efisien dan hanya ‘bakar’ uang negara.
Bantuan yang sifatnya langsung sasaran (targeted) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin sering dinilai lebih efektif dan jauh lebih murah. (*)
