Caption : Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Anggota MPR RI, Dr. Almuzzammil Yusuf.
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Sosialisasi Memperkokoh 4 Pilar MPR RI di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Rabu (28/10/2026).
Sosialisasi membahas empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua PWI Provinsi Lampung, Wirahadi Kusumah, dalam sambutannya mengapresiasi MPR RI yang memilih PWI Lampung sebagai lokasi sosialisasi. Menurutnya, wartawan perlu terus diingatkan akan nilai-nilai kebangsaan.
“Tugas-tugas kami sebagai pers itu adalah bagian dari pelaksanaan Pancasila, pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 45, dan menjaga keutuhan perjalanan bangsa,” ujar Wirahadi.
Wirahadi mengaku rindu dengan aktivitas anggota MPR RI yang turun langsung memberikan pemahaman kebangsaan hingga ke daerah. Ia menyebut wartawan perlu kembali disegarkan pemahamannya tentang jati diri kebangsaan.
“Ibaratnya, kami wartawan ini perlu diruqyah Pancasila lagi agar sadar akan jati diri dan tanggung jawab,” katanya.
Ia menegaskan posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi yang setara dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Empat pilar tersebut, kata dia, harus berdiri kokoh untuk menjaga Indonesia.
“Ibu kita adalah Ibu Pertiwi, Bapaknya adalah NKRI, nasab kita sama. Karena itu pers harus menjaga Indonesia dan bekerja secara bertanggung jawab kepada publik,” tegasnya.
Wirahadi juga menyoroti kondisi pers nasional yang tengah menghadapi tekanan berat. Banyak media di daerah hingga Jakarta yang terpaksa tutup karena kesulitan bertahan hidup.
Ia menilai ada kecenderungan sentralisasi kebijakan yang bertentangan dengan esensi desentralisasi reformasi.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI yang juga Anggota MPR RI, Almuzzammil Yusuf, menekankan peran krusial media sebagai infrastruktur politik demokrasi.
Dalam pemaparannya, Almuzzammil menyebut pers memiliki kekuatan pengawasan yang besar. Tulisan seorang jurnalis, menurutnya, memiliki daya kontrol yang bahkan bisa mengalahkan penegak hukum maupun politisi ketika terjadi pelanggaran.
Ia juga menyoroti pergeseran lanskap media saat ini. Penyebaran informasi tidak lagi didominasi televisi dan radio konvensional, melainkan dikendalikan algoritma media sosial, influencer, hingga citizen journalism yang melaporkan peristiwa secara real-time.
Berdasarkan materi presentasi yang ditampilkan, Almuzzammil membagi sistem politik menjadi dua bagian, yakni Suprastruktur Politik yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Infrastruktur Politik yang meliputi partai politik, kelompok kepentingan, media, jurnalis, mahasiswa, dan tokoh politik.
Terkait ketatanegaraan, Almuzzammil menjelaskan perubahan fundamental pasca-amandemen UUD 1945. Ia menegaskan Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi.
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan semua lembaga negara melaksanakan fungsinya berdasarkan UUD,” jelasnya merujuk Pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945.
Ia mencatat, praktik demokrasi di lapangan masih dibayangi tantangan serius. Tingginya partisipasi pemilih yang mencapai 50 hingga 75 persen, kerap dibajak oleh pragmatisme politik uang.
Almuzzammil menyebut fenomena tersebut dipicu “hukum besi kemiskinan dan pendidikan rendah” yang menyuburkan politik uang dan mencederai proses pemilihan langsung.
Menutup sosialisasi dengan menampilkan slide bertajuk “Tujuan Berbangsa Bernegara”, Almuzzammil mengingatkan kembali alinea terakhir Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi nilai-nilai Pancasila.
Kegiatan yang diikuti ratusan wartawan anggota PWI Lampung tersebut menghadirkan Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Dr. Almuzzammil Yusuf, M.Si., sebagai narasumber tunggal. Hadir pula Ketua DPW PKS Lampung yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami. (*)
