Caption : Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron.
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi di sejumlah SPBU di Lampung dinilai belum terurai. DPRD Provinsi Lampung mendorong pengetatan verifikasi agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, mengusulkan agar verifikasi barcode pembelian BBM subsidi tidak hanya dipindai petugas SPBU, tetapi wajib dicocokkan dengan STNK asli kendaraan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usulan itu disampaikan setelah ia mengamati langsung kondisi di sejumlah SPBU. Menurutnya, antrean tidak berkurang, justru semakin parah akibat adanya kelalaian petugas dan celah dalam mekanisme penyaluran.
“Saya belum melihat ada uraian antrean, justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Setelah saya mengamati beberapa kali SPBU tersebut, ini ada kelalaian oleh petugas-petugas SPBU,” kata Fauzan kepada Lampung Geh, Kamis (7/10).
Fauzan mengungkapkan, pencocokan barcode dengan STNK diperlukan untuk memastikan kendaraan yang mengisi BBM sesuai dengan data yang terdaftar.
Ia mengaku menemukan di lapangan adanya modus satu kendaraan menggunakan beberapa barcode dengan cara mengganti pelat nomor.
“Yang saya temukan di lapangan faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode mereka dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, Fauzan meminta Pemerintah Provinsi Lampung melalui Gubernur berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk menerapkan mekanisme verifikasi ganda tersebut.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, mereka selain menunjukkan barcode kemudian discan dan menunjukkan juga STNK aslinya,” kata dia.
Selain pencocokan STNK, Fauzan juga mendorong pengawasan lebih ketat terhadap kendaraan yang dicurigai menyalahgunakan BBM subsidi, termasuk pemeriksaan bagasi kendaraan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. (*)
