Caption : Istimewa
Hariannarasi.com, Bandar Lampung – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang (Kanca) Tanjung Karang dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung menggelar sosialisasi pengelolaan anggaran berbasis digital yang dihadiri oleh sekitar 175 perwakilan Satuan Kerja (Satker).
Sosialisasi ini difokuskan pada optimalisasi penggunaan platform Qlola dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara yang berlangsung di Bandar Lampung ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung Purwadi Adi Putranto, serta Kepala KPPN Bandar Lampung Jauhari.
Kolaborasi kedua instansi ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan mendukung prinsip cashless government dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam sosialisasi tersebut, BRI memberikan pemaparan mengenai dua instrumen utama tata kelola keuangan digital, Qlola by BRI: Sebuah platform digital solusi korporasi terintegrasi (integrated corporate solution platform).
Dengan sistem single sign-on, platform ini memungkinkan instansi pemerintah untuk melakukan monitoring transaksi, pengelolaan likuiditas, dan pelaporan keuangan secara seketika (real-time).
Kartu Kredit Pemerintah (KKP): Diperkenalkan sebagai instrumen pembayaran non-tunai yang dirancang untuk memastikan transaksi keuangan instansi berjalan lebih aman, efisien, dan tercatat secara sistem.
Pemimpin Cabang BRI Kanca Tanjung Karang, Hidayat Akbar, menjelaskan bahwa penerapan teknologi ini ditujukan untuk mempermudah tugas operasional satuan kerja pemerintah.
“Melalui Qlola dan KKP, kami berharap seluruh Satker dapat mengelola anggaran secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Hidayat, rabu (8/4).
Ia juga menambahkan, Qlola merupakan bagian dari strategi BRI untuk memperkuat kapabilitas digital bank dalam melayani berbagai segmen nasabah, termasuk instansi pemerintahan.
Di sisi lain, KPPN Bandar Lampung menilai kolaborasi perbankan dan instansi perbendaharaan ini sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat daerah.
Dengan adanya fasilitas digital dari BRI, KPPN menargetkan seluruh Satker di wilayah kerjanya dapat segera beradaptasi dengan ekosistem keuangan modern.
Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara pemangku kepentingan dan perwakilan Satker guna membahas teknis implementasi layanan digital tersebut di lapangan. (*)
