Caption : ist
Hariannarasi.com, Jakarta – Duta Besar China untuk Australia, Xiao Qian, menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah Australia terkait rencana pengambilalihan kendali Pelabuhan Darwin yang saat ini dikelola oleh perusahaan China, Landbridge Group, berdasarkan perjanjian sewa 99 tahun sejak 2015.
Xiao Qian mengkritik langkah tersebut sebagai tindakan tidak etis dan melanggar prinsip kerja sama ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyatakan, “Ketika Anda merugi, Anda ingin menyewakannya kepada perusahaan asing, dan ketika pelabuhan itu menghasilkan uang, Anda ingin mengambilnya kembali?,” ujarnya.
Duta besar tersebut menegaskan, Beijing tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah konkret untuk melindungi kepentingan sah perusahaan China jika perjanjian diubah secara sepihak.
“Kami akan melihat kapan waktunya bagi kami untuk mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, guna mencerminkan posisi pemerintah China dan melindungi kepentingan sah perusahaan-perusahaan China kami,” ujar Xiao Qian.
Pelabuhan Darwin telah dikuasai Landbridge Group milik pengusaha China Ye Cheng sejak 2015 melalui kesepakatan senilai 350 juta dolar AS.
Rencana pengambilalihan oleh Australia muncul dari janji Perdana Menteri Anthony Albanese selama kampanye pemilu sebelumnya, dengan alasan kepentingan nasional dan kedaulatan.
Sejumlah tinjauan pemerintah Australia, termasuk yang dilakukan atas perintah Albanese, menyimpulkan tidak ada dasar hukum kuat untuk membatalkan atau mengubah perjanjian tersebut, meskipun isu keamanan nasional pernah menjadi perdebatan.
Hubungan bilateral Australia-China tetap tegang di tengah nilai perdagangan bilateral mencapai 218 miliar dolar AS (Rp 3.662,4 triliun). Ketegangan ini menjadi babak baru dalam hubungan Canberra dan Beijing yang sebelumnya telah terjadi berbagai sengketa diantara mereka.
Diketahui, Pada 13 Oktober 2015, pemerintah NT menandatangani perjanjian sewa 99 tahun dengan Landbridge Group senilai A$506 juta (sekitar Rp5,5 triliun pada kurs saat itu).
Kesepakatan ini memberikan Landbridge kontrol operasional 100% atas pelabuhan serta kepemilikan 80% atas lahan dan fasilitas utama seperti East Arm Wharf (termasuk pangkalan suplai marinir) dan Fort Hill Wharf.
Pemerintah NT mempertahankan 20% kepemilikan saham di bisnis pelabuhan dan hak atas 15% keuntungan super (super profits). Landbridge juga berkomitmen menginvestasikan A$200 juta selama 25 tahun untuk pengembangan, sewa efektif mulai 16 November 2015 dan berakhir pada 15 November 2114. (*)
